Mangkir, Itu Soalnya

PHOTO BY DPR
Kinerja mutakhir DPR praktis kedodoran sepanjang 2003-2004. Nasib 47 Rancangan Undang Undang (RUU) terbengkalai.

ACHMAD Sujudi enggan berdiri sejak pukul 13.30. Pandangannya terpaku pada kertas kerja di atas meja. Sesekali dia menyeringai. Rapat dibuka oleh pimpinan pada menit ke 25 dari jadual semula, pukul 14.00. Tak lama berselang, sidang diskors 10 menit. Maklum, kuorum belum tercapai. Sidang kembali dibuka pukul 14.50. Kali ini yang hadir malah jauh lebih sedikit, 16 anggota DPR, ketimbang sebelum diskors. Hari itu, Rabu pekan silam, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi bersama Komisi VII DPR sedang membahas RUU Praktik Kedokteran.

Pembahasan RUU tersebut dilakukan simultan oleh dua kelompok sidang dalam dua ruangan yang terpisah. Sidang pertama, disebut lobi internal komisi. Sidang kedua, itu tadi, yang dihadiri oleh Pak Menteri. "Kalau nggak begini, RUU ini nggak bakalan selesai," ujar Iping Somantri, Ketua Komisi VII DPR, bergegas masuk ke ruangan untuk memimpin sidang.

Hari-hari ini Iping dkk memang sedang pasang "gigi satu," tancap gas. Sebelum masa kerjanya paripurna per 30 September 2004, komisinya harus membahas tujuh RUU bersama pemerintah. Yaitu, RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Asuransi Kesehatan Nasional, RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional, RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, RUU Kesehatan, serta RUU Praktik Kedokteran.

Dalam hitungan sebenarnya, masa kerja efektif DPR tak sampai dua bulan. Karena sisa waktu yang ada harus dikurangi dua kali masa reses, 16 Juli - 15 Agustus dan 16 - 30 September. Ini berarti, DPR cuma punya waktu bersidang sekitar 40 hari. Padahal, DPR saat ini menyisakan 47 RUU yang harus dibahas. Jadi? "Saya kira, sulit bagi kami untuk membahas seluruh RUU yang ada," kata Moeryono Aladin, anggota Komisi VII dari Fraksi TNI/Polri.

Jika begitu, ucapan Soetardjo Soerjogoeritno, Wakil Ketua DPR, ada benarnya. Senin dua pekan lalu, usai sidang paripurna yang menetapkan empat RUU, dia mengeluhkan kinerja koleganya. "Menumpuknya RUU yang belum dibahas itu karena banyak anggota DPR yang mangkir bersidang," sesal Mbah Tardjo. Akibat mangkir, jelas, sidang ditunda hingga mencapai kuorum. Dia mencontohkan, sidang yang dipimpinnya terpaksa diskors satu jam agar kuorum tercapai.

Hal yang sama juga dialami oleh Tosari Wijaya, juga wakil ketua DPR. Senin pekan lalu, dia terpaksa membatalkan rapat purna pengesahan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda S. Goeltom.

Antara kuorum dan target waktu sudah klasik di kalangan DPR. Serba salah. Di Komisi VII, misalnya, ada kesepakatan bahwa kuorum tak berarti 2/3 dari seluruh anggota hadir. "Jika sudah terwakili oleh anggota fraksi, sidang komisi bisa dimulai," jelas Moerjono, "kecuali untuk tahap pembahasan akhir." Tentu agar sidang pembahasan berlangsung efektif dan lekas. Tapi, keterwakilan kualitatif ala Komisi VII ini bisa berarti pembiaran terhadap praktik mangkir. Anggota DPR supersibuk macam Arifin Panigoro di Komisi VII bisa mendapat permakluman.

Selama masa sidang 2003-2004, DPR mencatat 16 kali penundaan rapat badan musyawarah (Bamus). Rapat Bamus baru marak bila sarat kepentingan politik. "Kalau bicara impeachment atau Pansus Indosat baru full," ujar Zain Badjeber, Ketua Badan Legislasi DPR.

Sepanjang satu trimester pertama 2004 atau masa sidang III, DPR baru mengegolkan empat RUU. Bandingkan trimester sebelumnya, ada 19 RUU. Total jendral, hingga kini ada 155 RUU yang berhasil ditetapkan sebagai UU sejak 1999.

Di luar faktor Pemilu, Moerjono justru menunjuk beban kerja anggota DPR. "Terlampau banyak RUU yang harus dibahas," kata dia. Arus usulan RUU yang selama ini begitu deras, di satu sisi memperlihatkan sikap akomodatif DPR. Di sisi lain, hal tersebut tak diikuti pemilahan persoalan berdasarkan skala prioritas. Belum lagi derajat respons pemerintah terhadap suatu RUU.

Toh, Mbah Tardjo sudah jatuh kata. "Nggak ada istilah carry over. DPR yang akan datang membikin undang-undang sendiri. Yang sekarang, ya sekarang," tekad dia bulat, sebulat bulatan Moncong Putih, partainya. Entah bagaimana caranya.

Jakarta, Juni 2004