Giliran Pelanduk Bicara

PHOTO BY —¤ŒR•ºŽm
Kesaksian Kivlan Zen soal pengerahan massa Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) pada Sidang Istimewa 1998, mengganggu jalan Wiranto ke pentas politik.

HARI belum larut malam, Rabu (02 Juni 2004). Mayjen (Purn) Kivlan Zen berada di ruangan kerjanya di gedung Yayasan Eka Paksi, Medan Merdeka Timur 7, Jakarta Pusat, bersama tiga orang lelaki bertubuh gempal. “Mereka dulu yang memimpin Pamswakarsa di lapangan,“ kata Kivlan.

“Apa pun risikonya, akan kita hadapi. Semua bukti-bukti sudah kita pegang,” ujar Kivlan kepada lawan bicaranya malam itu.

Segepok dokumen lusuh dalam map setengah robek, dihamparkannya di atas meja. Puluhan foto – diantaranya sesosok tubuh telanjang terkapar di atas aspal – beberapa buku kuitansi, sebuah cakram film, dan catatan keuangan menggambarkan apa yang pernah didengar masyarakat pada 1998 tentang pengamanan swakarsa (Pamswakarsa).

Sejak Senin pekan lalu, kesaksian Kivlan mengenai peristiwa di balik Sidang Istimewa (SI) MPR 10 - 13 November 1998 “menyengat” Jendral (Purn) Wiranto, calon presiden Partai Golkar. Pada acara diskusi buku Politik Huru-hara Mei 1998 di Hotel Sahid, Kivlan mengungkapkan bahwa pengerahan Pamswakarsa pada saat itu adalah atas instruksi Wiranto. Wiranto bahkan berutang sekitar Rp 5,7 miliar, biaya pengerahan Pamswakarsa yang belum terbayar.

Kesaksian tersebut dibantah Wiranto keesokan harinya. Melalui Ketua Tim Hukum litigasinya, Yan Juanda Saputra, Wiranto menilai Kivlan telah berbohong. Pengerahan Pamswakarsa tak pernah melibatkan Kostrad. Tidak juga Wiranto. Sebaliknya, Kivlan menuduh Wiranto yang berbohong.

Perseteruan ini tak luput dari buntut isu rivalitas antara Wiranto dan Prabowo enam tahun silam. Dua orang jenderal ini saling berebut pengaruh di depan puncak piramida kekuasaan orde baru, Soeharto. Yang satu bekas ajudan presiden (1989 – 1993), satu lagi menantu presiden. Hampir bersamaan pada awal 1998, masing-masing memperoleh jabatan Pangab (kemudian Menhankam) dan Pangkostrad.

Bagai dua gajah bertarung, Kivlan yang waktu itu Kepala Staf Khusus Kostrad bak pelanduk terjepit di tengah-tengah. Wiranto menuding Kivlan pendukung Prabowo. Sementara Prabowo menuding Kivlan pendukung Wiranto.

Rivalitas Wiranto - Prabowo menemukan medan pertempuran baru menjelang Mei 1998. Sejenak, naiknya Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden, membuat posisi Prabowo di atas angin. Kasus penculikan sejumlah aktifis mahasiswa yang menyeret Prabowo ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP), membuat Wiranto “tak ada lawan.” Prabowo lantas dipindahkan ke Dansesko ABRI di Bandung, pada 22 Mei 1998. Kivlan? Setelah atasannya, Prabowo, digantikan oleh Jamari Chaniago, Kivlan dicopot dari Kostrad pada 20 Juni 1998. Selanjutnya, tak punya jabatan, tak punya meja.

Sampai kemudian menjelang SI MPR. Banyak pihak yang menyebut dirinya tokoh reformasi khawatir SI MPR hanya untuk memuluskan langkah Habibie terpilih kembali menjadi presiden. Hingga muncul gagasan pembentukan presidium, seperti Pemerintahan Koalisi Nasional. Di mata TNI, ini mencemaskan. Betapa pun TNI mendukung pemerintahan yang sah, dalam hal ini Habibie, hingga diselenggarakan Pemilu.

Sepekan sebelum SI, 4 November 1998 pukul 15.30, Kivlan dipanggil Wiranto di kantor Menhankam, Medan Merdeka Barat. Wiranto menginginkan ada kelompok massa dalam jumlah besar yang dapat mengimbangi kelompok massa anti SI MPR. TNI/Polri trauma pada Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang menghadapkan aparat dan massa di lapangan.

Atas saran Jimly Asshiddiqie, staf presiden, malam sebelumnya di rumah Habibie, Wiranto menunjuk Kivlan untuk memobilisasi massa pendukung SI. Wiranto juga mendengar bagaimana Kivlan berhasil mengosongkan gedung MPR/DPR dari pendudukan mahasiswa pada 22 Mei 1998.

Waktu itu, atas perintah Prabowo, Kivlan menggalang pelbagai simpul gerakan dengan menghimpun sekitar 50 ribu orang. Pertemuan dengan Wiranto berakhir setelah dipastikan pembiayaan “operasi rahasia” tersebut kelak berasal dari Habibie (dialokasikan Rp10 miliar dari dana non-budjeter Bulog). Kontak selanjutnya dilakukan melalui seorang penghubung, Kolonel Adityawarman.

Pertemuan digelar lagi pada 9 November 1998. Kali ini Wiranto tuan rumahnya, di jalan Denpasar Raya. Hadir antara lain Pangdam Jaya Djaja Soeparman, Kapolda Noegroho Djajoesman, dan Kolonel Adityawarman. Noegroho mencetuskan nama Pamswakarsa bagi kelompok massa pendukung SI. Sementara itu di luar rumah Wiranto, massa yang didrop dari berbagai wilayah Indonesia telah mencapai sekitar 30 ribu orang. Mereka diinapkan ala kadarnya di seputar Senayan, dengan pusat apel di parkir Timur. Pertemuan di rumah Wiranto menyepakati, tentara dan polisi membekingi operasi Pamswakarsa dari belakang.

“Saya kira masuk akal jika Wiranto memberikan perintah lisan kepada saya,” kenang Kivlan, “karena kalau resmi, maka akan berbahaya. ABRI dianggap mengadu domba sesama massa.”

Sukses operasi Pamswakarsa mengamankan SI MPR, ternyata tak didukung oleh kelancaran “gizi.” Hingga SI berakhir, “panglima” Pamswakarsa Kivlan Zen baru menerima Rp 1,25 miliar dari Jimly Asshiddiqie pada 10 November 1998. Padahal, akomodasi dan operasi Pamswakarsa menghabiskan Rp 7 miliar. Masih ada tunggakan utang sebesar Rp 5.770.631.700. “Kita utang makan selama delapan hari kepada rumah makan Padang se-Jakarta,“ terang Kivlan. Utang itu baru dibayar, menurut Kivlan, setelah dapat sumbangan dari beberapa pengusaha.”

Kondisi itu membuat Kivlan mulai gusar. Untuk menutupi sebagian utang lainnya, dia merelakan rumah dan mobilnya dijual. “Rumah itu luas tanahnya 120 meter persegi pemberian Faisal Tandjung dan sedan Toyota pemberian Setiawan Djodi,” kata Kivlan.

Usahanya untuk menagih tunggakan, baik kepada Wiranto maupun Habibie, gagal total. Wiranto mengaku belum menerima sisa uang itu dari Habibie. Habibie mengaku sudah memberikannya kepada Wiranto. Lalu mana yang benar? Kivlan menyilakan masyarakat membuka kembali arsip media tentang pengakuan Wiranto yang telah menerima dana non-budjeter Bulog untuk pengerahan Pamswakarsa.

Kegusaran Kivlan sampai di ubun-ubun tatkala Wiranto meluncurkun bukunya, Bersaksi di Tengah Badai, April 2003. Kepada Majalah Forum Keadilan edisi awal Mei 2003, Kivlan menyatakan, “Pernyataan Wiranto yang mengatakan Pamswakarsa murni upaya masyarakat adalah bohong.”

“Saya juga sudah ingatkan kepada tim sukses Wiranto sebelum dia ikut konvensi (Partai Gokar), agar masalah uang itu diselesaikan. Saya tidak rela,” tutur Kivlan.

Fadli Zon, penulis Politik Huru-hara Mei 1998 menilai, kesaksian Kivlan dapat dipercaya untuk menguji sejarah, terutama pergolakan sepanjang 1998 di Jakarta. “Waktu menulis buku itu di luar negeri, sebetulnya saya berusaha menghubungi dia, tapi nggak pernah ketemu,” tutur Fadli, “baru saat peluncuran pertama 23 April lalu saya ketemu.”

Menurut Fadli, cara untuk menguji apakah Kivlan berbohong atau tidak, melalui pengadilan. Pekan lalu, dalam jumpa persnya Yan Juanda Saputra memang berniat mengajukan somasi setelah pihaknya berkonsultasi dengan Mabes TNI.

“Mau menuntut saya, silakan, kita siapkan,” kata Kivlan dengan membantah dirinya dipakai kepentingan kandidat presiden lain untuk memperburuk citra Wiranto, “ini saya buka semua. Pasti habis dia.”

Wah, pe-er Wiranto dan tim kelihatannya bertambah banyak.

Jakarta, Juni 2004