Saling Silang Menjelang Putaran I

PHOTO BY WORLD NEWS
Tiga kandidat presiden bersaing sengit memperoleh dukungan melalui embusan isu tak sedap.

PUTING beliung sedang berputar-putar di atas kepala Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Megawati Soekarnoputri. Memasuki minggu ketiga musim kampanye pemilihan presiden, saling silang isu berlangsung kencang. Lihat saja pekan lalu. Setelah isu antimiliterisme, muncul isu fatwa “Mega Haram”. Kini, isu pengungkapan kembali Kasus 27 Juli, merebak untuk menemukan sasarannya.

Meski dikemas isu “anti-militerisme”, aksi yang menggelinding awal Mei silam, mengarah kepada kandidat mantan serdadu. Tak jelas siapa peniupnya. Tapi isu anti-kandidat presiden bekas jenderal ini jelas menguntungkan kandidat sipil. Syahdan, sejumlah aksi mahasiswa disponsori politisi partai yang menjagokan presiden sipil. Tudingan mengarah kepada pengurus PDI Perjuangan sekaligus Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea.

Dibanding SBY, kubu Wiranto yang paling sewot dengan isu di balik aksi anti-kandidat militer. Jangan heran, calon presiden satu ini memang paling banyak diungkit-ungkit blundernya. Dia dianggap bertanggung jawab atas huru-hara Mei 1998, tragedi Trisakti, kasus Semanggi I dan II, serta kerusuhan pasca-jajak pendapat di Timor Timur pada 1999.

Wiranto memilih terbang ke Bali, menemui Presiden Timor Leste Xanana Gusmao. Pertemuan antar-mantan panglima tersebut sekaligus upaya Wiranto “mengimbangi” derajat pertemuan antara Presiden Megawati dan Xanana, juga di Bali, 15 Mei silam. Fotonya berpelukan mesra dengan Xanana, seolah mengandung pesan khusus. Bahwa hubungannya dengan orang paling berkepentingan atas isu pelanggaran HAM di Timor Leste “baik-baik saja”.

Wiranto menemukan kembali rasa percaya dirinya. Di Kupang, Selasa pekan lalu, dia mengklaim pencalonannya sebagai presiden didukung dunia internasional. “Saya mau tanya, negara mana yang tidak mendukung jika saya terpilih menjadi presiden?” kata dia.

Belum reda isu anti-militerisme, Wiranto digoyang lagi. Kali ini soal pengerahan pengamanan swakarsa (Pamswakarsa) pada Sidang Istimewa MPR 1998. Mayjen (Purn) Kivlan Zen, mantan Kepala Staf Kostrad, mengungkapkan pengerahan Pamswakarsa atas instruksi Wiranto. Wiranto bahkan berutang sekitar Rp 5,7 miliar, biaya pengerahan Pamswakarsa yang belum terbayar. Kivlan sendiri, kala itu, koordinator yang memobilisasi Pamswakarsa.

“Kasus ini terkait dengan utang-piutang,” ujar Salim Said, analis militer, “tapi bahwa ini dapat digunakan untuk kepentingan lawan Wiranto, tentu tak terhindarkan.”

Menyusul pencalonan KH Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid sebagai wakil presiden –masing-masing mendampingi Megawati dan Wiranto– dari rahim yang sama, Nahdlatul Ulama (NU), eskalasi ketegangan di antara pendukung keduanya meningkat. Angin justru bertiup kencang ke kubu Megawati Soekarnoputri, minggu pertama kampanye. Arahnya dari Jawa Timur. Sejumlah kiai sepuh NU bertemu di pondok pesantren Raudlatul Ulum, Pasuruan. KH Mas Subadar, sang tuan rumah berfatwa, mengharamkan warga NU memilih pemimpin perempuan. Fatwa tersebut merupakan reaksi atas pernyataan kiai pro Mega-Hasyim sebelumnya. Seorang di antaranya, KH Zainuddin Djazuli, sempat menyebut para santri yang tak mendukung Mega-Hasyim sebagai murtad.

Menurut analis politik Ikrar Nusa Bhakti, fatwa “Mega Haram” kecil pengaruhnya pada tingkat konstituen. Pada sidang MPR 1999, penolakan terhadap pemimpin perempuan pernah dilontarkan para ulama Partai Persatuan Pembangunan. “Saya melihat, fatwa yang sekarang ini akan bernasib sama dengan sebelumnya. Umat tidak lagi mendengar begitu saja apa kata ulamanya,” ujar Ikrar.

Kubu SBY sementara ini cukup senang dengan hasil jajak pendapat yang berpihak kepadanya. Isu SBY berpindah agama, Partai Demokrat telah membayar sebuah lembaga survei untuk menaikkan popularitasnya, dukungan Partai Bulan Bintang yang dimaknai SBY mendukung Piagam Jakarta (syariat Islam), hingga sebagian besar pengurus Partai Demokrat beragama Kristen, mewarnai persaingan sengit antar-kandidat presiden.

Terakhir, isu pengungkapan kembali kasus 27 Juli 1996 berembus dari Makassar. Jaksa Agung MA Rachman menyatakan, pihaknya telah menerima pengembalian berkas perkara dari Tim Koneksitas 27 Juli. Salim Said menilai, “Meski Jaksa Agung mengatakan ada petunjuk baru soal kasus 27 Juli, tapi sulit bagi saya untuk percaya itu tanpa motif politik.” Siapa pun tahu kasus tersebut cepat atau lambat menyeret SBY, yang waktu itu Kepala Staf Kodam Jaya.

Isu gres ini ditengarai sebagai tekanan kubu Megawati ke kubu SBY. Selama ini, persaingan sengit antara kubu Megawati dan SBY sebatas “lucu-lucuan”. Ketika muncul jargon “SBY = Semua Bilang Ya”, kubu Megawati memplesetkan “Seperti Brutus dan Yudas”.

Persaingan antara Wiranto dan SBY sama dahsyatnya. Terlepas dari money in politics, kemenangan Wiranto dalam konvensi Partai Golkar medio April 2004, bukanlah sebuah kebetulan. Pesannya jelas! Wiranto harus muncul untuk menghadang langkah SBY menuju Istana Merdeka.

Dalam situasi “normal”, Golkar tentu lebih suka menjagokan orang-orangnya di dalam struktur organisasi. Ia juga ingin membersihkan diri dari stigmatisasi peran negatif politik militer dalam tubuh partai selama ini. Namun, pesona SBY memberi makna personal terhadap sosok Wiranto sebagai energi almasih bagi Golkar.

Di atas permukaan – wilayah resmi yang bisa diakses media massa – persaingan sengit di antara mereka tak kelihatan. Tapi, kini, para pejabat tinggi TNI gerah karena pertarungan SBY versus Wiranto mulai memasuki “wilayah terlarang” dengan memanfaatkan sumber-sumber intelijen dan garis komando. TNI yang sejak lama terfragmentasi akibat persaingan patron dan klik-klik di seputar Yayasan Eka Paksi, “mesin uang” TNI, kini terkotak-kotak serta melebar karena tak adanya figur kuat di situ. SBY, mantan Menko Polkam, menguasai jalur intelijen. Sementara Wiranto, mantan Panglima TNI, menguasai jalur komando.

Persaingan keduanya merambat ke wilayah sipil. Kerusuhan Ambon dan Makassar dua bulan terakhir juga tak lepas dari persaingan ini. Kerusuhan di dua tempat itu ditengarai rekayasa capres eks militer. Tujuannya jelas, bahwa Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang kuat, yakni militer. Toh, dua kasus tadi memberi kadar pengaruh yang berbeda terhadap SBY dan Wiranto. Kasus Ambon secara khusus merugikan Wiranto. Saat itu, kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang berpawai dalam kawalan polisi, tiba-tiba diserang segerombolan massa tak dikenal, hingga kerusuhan terjadi. Ini mengingatkan huru-hara Mei 1998, dengan modus yang sama menempatkan Wiranto sebagai dalang kerusuhan.

Kerusuhan Makassar direkayasa untuk mempermalukan SBY, karena terjadi di basis wilayah Jusuf Kalla. Kasus ini bernuansa sangat politis, dilihat dari keputusan reaktif yang diambil Kapolri dengan memecat jajarannya – Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek setempat – sehari setelah penyerbuan di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) berlangsung. Bandingkan dengan tahun lalu di kampus yang sama, tatkala digelar demo menolak kenaikan tarif angkutan umum. Demo berbuntut kerusuhan yang menewaskan empat mahasiswa dan mencederai ratusan mahasiswa tersebut, tak mengharuskan Kapolri bertindak seperti sekarang.

Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, bahkan untuk satu dua pekan ke depan. Soalnya, banyak peristiwa serbakebetulan akhir-akhir ini. Peristiwa yang diwarnai saling silang isu dengan akhir yang sama: teka-teki silang.

Jakarta, Juni 2004