"Ki Jajak" dalam Pemilu

PHOTO BY MSN
Meski hasilnya relatif presisi, lembaga jajak pendapat di Indonesia masih mencari legitimasi.

KANDIDAT presiden dari Partai Demokrat, Al Gore, tak punya cukup alasan untuk membenci Gallup Poll. Lembaga jajak pendapat paling berpengaruh di Amerika, ini dari awal memprediksi bahwa Gore akan memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2000. Eh, Bush yang menang.

Toh, kesalahan Gallup bisa dimaafkan, lantaran basis jajak pendapat yang digunakannya merupakan popular vote (suara nasional), bukan electoral vote (suara wilayah penentu). Kebencian para pendukung Gore justru dialamatkan kepada seteru politik, George Walker Bush dari Partai Republik. Ada yang tidak beres. Selain perolehan suara Bush yang unggul 0,5 persen dituding curang, mereka juga mengendus bau busuk di balik kemenangan Bush yang diputuskan oleh pengadilan federal.

Terlihat bahwa lembaga jajak pendapat di AS lebih memperoleh legitimasi, ketimbang lembaga peradilan. Jajak pendapat telah menjadi alat terpercaya untuk mengukur dengan akurat dan presisi pemenang pemilu sejak abad ke 19. Sampai ada pemeo: pesta demokrasi tanpa jajak pendapat, bagaikan sayur tanpa garam. Selain memenuhi rasa penasaran, “Publik berhak tahu sejak dini keputusan publik seperti apa, jika seorang calon presiden memenangi pemilihan,” ujar Mohammad Qodari, Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sejak 1948 hingga 2000, rata-rata kemelesetan Gallup 1,4 persen. Artinya, jika Gallup memprediksi si A mendapat 40 persen, hasil aktual pemilu tak lebih besar atau lebih kecil dari angka itu. Pada tahun-tahun tertentu, semisal 1972, selisih antara angka prediksi dan hasil aktual cuma 0,2 persen.

Kala itu, jauh-jauh hari Gallup sudah memperkirakan Richard M. Nixon menang telak atas McGovern. Gallup menemukan, 62 persen mendukung Nixon dan 38 persen mendukung McGovern. Bandingkan hasil survei ini dengan hasil aktualnya, yaitu 61,8 persen untuk Nixon dan 38,2 persen untuk McGovern.

Sekarang, mari kita jalan-jalan ke Filipina, menjumpai Social Weather Station (SWS). Terhitung 1992, lembaga ini merilis berbagai hasil siginya dan – ini yang penting – berhasil memprediksi pemenang pemilu. Taruhlah tahun 1998. SWS secara persis memprediksi Joseph Estrada sebagai presiden Filipina. Reputasi SWS mulai dikenal ketika berhasil memprediksi kemenangan Fidel Ramos tahun 1992.

Ramos kagum bukan alang kepalang. Dia sendiri tak yakin, sementara SWS bisa meramalkan hingga persentase kemenangannya. Ramos lantas mengontrak SWS guna mengukur sentimen publik terhadap isu-isu nasional. Setiap tiga bulan, saat rapat kabinet dimulai, Ramos membacakan hasil jajak pendapat SWS di depan para menterinya. Ini dilakukannya untuk mengetahui kinerja pemerintah dan persoalan publik yang harus segera diatasi.

Di Tanah Air, jajak pendapat tentang pemilu baru menggeliat sejak 1999. Bukannya lebih percaya pada klenik, tapi politik kekuasaan sebelumnya yang tak memungkinkan. Kegiatan mengukur opini publik yang bertautan isu politik masih tabu. Pemilu masa orde baru juga merupakan ritual politik basa-basi. Melakukan jajak pendapat tentang pemilu pastilah sia-sia, karena hasil jajak pendapat tak bisa dibandingkan dengan hasil aktual pemilu.

Pemilu 1999 ditandai oleh ramalan tokcer sejumlah “Ki Jajak”. Sebut saja tiga lembaga: Resource Productivity Center (RPC), International Foundation for Election Systems (IFES), dan LP3ES. Survei IFES yang berskala nasional, dengan baik dan benar bisa meramalkan urutan kemenangan partai. Dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), disusul berturut-turut Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Debut tersebut berlanjut pada pemilu legislatif 5 April 2004. Lembaga baru seperti LSI, Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS), dan Lembaga Kajian Demokrasi (LKaDe) bermunculan. Tiga lembaga sigi ini telah meramalkan – terbukti pula – kemenangan Partai Golkar, lonjakan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), munculnya partai baru yang diperhitungkan seperti Partai Demokrat dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Urutan partai pemenang pemilu juga bisa diintip secara tepat lewat jajak pendapat.

Namanya juga barang baru, pembeberan hasil jajak pendapat menuai beragam reaksi. Tak kurang dari ahli politik mengecam, jajak pendapat cocok di Amerika. Di sini tidak. Ciri masyarakat Indonesia yang heterogen – baik tingkat pendidikan, kelas sosial, status ekonomi maupun akses media – dijadikan alasan. “Mana mungkin bertanya pada 1.000 – 2.000 orang, tapi bisa bilang pendapat semua orang Indonesia?” begitu kira-kira. Kelompok ini bahkan menyitir ucapan terkenal seorang filsuf, Disraeli, “Ada tiga kebohongan: bohong biasa, bohong luar biasa, dan statistik.”

Praktisi jajak pendapat pun berargumen. Memang benar survei menyandarkan ilmu statistik. Asumsinya, pemilu ialah populasi (masyarakat yang telah aktual menggunakan hak pilihnya). Sedangkan jajak pendapat ialah sampel (orang-orang yang dipilih sebagai sampel). Nah, sepanjang prinsip acak (random) pada responden dipatuhi, teknik penarikan sampel dilakukan secara ketat, dan hasil survei dilaksanakan berulang-ulang secara berkala (tracking), maka hasil survei secara statistik tak beda jauh dengan populasi.

Qodari menyebut angka sekitar Rp 500 juta untuk setiap periode survei. Dari mana uang itu? Khusus LSI, didanai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Biaya sebesar itu untuk mengongkosi penyurvei yang ke luar masuk pelosok pedesaan. Mereka seringkali harus mendatangi tempat sulit yang sama untuk memverifikasi sampel.

Reaksi sinis belum surut. Yang menarik, reaksi datang dari kalangan elite politik. Tak main-main, ini melibatkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wapres Hamzah Haz. Secara umum, kali ini PDI-P yang berusaha menyangkal kesahihan jajak pendapat. Dalam kampanyenya di Pati, Jawa Tengah, Guruh Soekarnoputra secara gamblang menilai hasil jajak pendapat merupakah rekayasa. Prediksi hasil pemilu pun dicurigai sebagai upaya memengaruhi pilihan masyarakat.

Lucunya, LKaDe yang didirikan oleh sejumlah politisi gaek PDI-P seperti Arifin Panigoro dan Sukowaluyo Mintohardjo, menghasilkan temuan yang sama dengan lembaga lain. Popularitas PDI-P dan Megawati menunjukkan trend turun sejak 2003.

Lain lagi Jusuf Kalla. Tahu lewat jajak pendapat bahwa popularitasnya bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun, dia berjanji akan memperbaiki diri. Sebulan di musim kampanye, menurut survei, kenaikan popularitas terjadi pada tiga pasangan kandidat (kecuali Hamzah-Agum).

Analis politik dari Universitas Indonesia, Eep Saefullah Fatah, berpendapat, hasil jajak pendapat yang ada sekarang belum valid. “Sulit ada pemenang di putaran pertama, sehingga kita harus membayangkan putaran kedua. Oleh karenanya, survei itu sebetulnya hanya untuk menaksir siapa yang kira-kira maju ke putaran kedua, bukan memprediksi siapa yang akan menjadi presiden,” ucap Eep.

Eep membayangkan, putaran kedua nanti terjadi realiansi dan rekoalisi masing-masing kandidat yang lolos putaran pertama. Eep memprediksi, kans SBY akan besar jika berhadapan dengan Megawati pada putaran kedua. Eep dan Qodari sependapat, SBY Kalla akan menemui kesulitan bila bertemu dengan Amien-Siswono.

Pendapat ini berbeda dari telaah lembaga jajak pendapat umumnya: kemenangan SBY-Jusuf Kalla tinggal soal waktu. Menurut mereka, pasangan SBY-Jusuf Kalla tinggal menunggu lawannya pada putaran kedua. Pasangan ini justru kerepotan bila bertemu dengan Wiranto-Gus Sholah.

Rabu pekan lalu, Center for the Study of Development and Democracy (Cesda) LP3ES meluncurkan hasil surveinya. Jika di putaran kedua SBY berhadapan dengan Megawati, hasilnya diperkirakan SBY mendulang 58,7 persen suara dan Megawati 25,6 persen. SBY mendapat 61,1 persen jika berhadapan dengan Amien Rais (21,9 persen). Yang berat jika SBY harus berlaga dengan Wiranto. Diprediksi, SBY akan merebut 55,8 persen suara dan Wiranto 27,4 persen.

Apakah SBY diuntungkan oleh jajak pendapat ini? Belum tentu. Arus balik juga berlaku dalam politik yang terik.

Jakarta, Juni 2004