Akur-akuran Sebelum September

PHOTO BY SUARA MERDEKA
Pertemuan Jatipadang mengawali kebangkitan sentimen melankolis terhadap Bung Karno. Apa boleh buat, Bung Karno masih layak “jual” di kalangan pemilih tradisional.

SEKALI seumur hidup, Megawati Soekarnoputri belajar untuk tidak mengikuti kata hati. Sebagai politisi pendiam, bahasa tubuhnya mudah dibaca. Orang dapat mengenali siapa lawan dan siapa kawannya. Namun, untuk kepentingan yang relatif lebih besar, kali ini Megawati harus menekan keakuannya.

Dia bahkan mengambil inisiatif beberapa pertemuan antarelite politik. Sebuah langkah maju bagi politisi sepasif Mega. Setelah Gus Dur, Senin, 30 Agustus lalu, giliran Rachmawati yang disambanginya. Agar tak mencolok ketumbenannya, dia mengajak kakak dan adik-adiknya bertemu di Jatipadang, Jakarta Selatan, di rumah ibu mereka, Fatmawati, yang kini ditinggali oleh Rachmawati.

Selain dirinya, di sana ada Guntur, Sukmawati, Guruh, dan Rachmawati, si tuan rumah. Ada pula Taufik Kiemas bersama Mohammad Rizki Pratama dan Puan Maharani, putera-puteri mereka.

Siapa pun tahu, hubungan antara Megawati dan Rachmawati tak akur-akur amat. Pertemuan terakhir mereka berlangsung akhir 2001 saat haul Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Rachmawati yang terkesan mewarisi karakter ayahnya –spontan, meledak-ledak– seringkali melontarkan kritik tajam, terutama sejak Megawati menjadi wakil presiden. Terutama lagi sejak Megawati dituding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu inisiator Sidang Istimewa (SI) MPR untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid.

Terlepas sebagai pendukung Gus Dur, Rachma menilai ambivalensi Megawati terhadap Memorandum II (dasar politis SI) yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 2001, merupakan kudeta konstitusional.

“Saya melihat ada suatu strategi seperti penggulingan Presiden Soekarno pada tahun 1965,” kata Racma kala itu. Pernyataan ini tergolong keras. Sebab, pihak yang paling mungkin menggantikan Gus Dur adalah Mega, kakak kandungnya.

Rachma merasa ada kelompok yang berupaya mempertentangkan antara Gus Dur dan Mega. Keduanya mewakili simbol kekuatan massa antara Nahdlatul Ulama (NU) dan kaum nasionalis.

Ambivalensi dikhawatirkan Rachma menjebak Mega ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Atas dasar itulah, Rachma menyarankan Mega mundur dari posisi wakil presiden, sebagaimana Bung Hatta tempo dulu, ketika berselisih pendapat dengan Bung Karno. Sebab, dengan mundur, Mega berarti telah memberikan kelonggaran bagi presiden untuk bekerja optimal.

Apa pun alasan Mega untuk tetap bertahan, dugaan Rachma bakal terjadi kebekuan hubungan antara elit NU/PKB dan PDI-P pasca-SI 2001 hingga sekarang ada benarnya. Kini, Mega menyadari potensi kemenangannya pada pemilihan presiden (pilpres) 20 September mendatang turut ditentukan oleh “faktor NU”.

Itu sekarang. Dulu, selain murung Mega cenderung menghindari orang-orang yang mengkritik dirinya. Ada cerita menarik. Ketika dies natalis kedua Universitas Bung Karno (UBK) sekaligus peringatan haul 100 tahun Bung Karno pada 6 Juni 2001, Rachma mengundang Mega hadir.

Mega meluncur ke Gedung Jakarta Convention Center, tempat UBK menyelenggarakan acara. Eh, Mega justru berbelok ke ruangan lain untuk membuka sebuah pameran interior di gedung yang sama. Selesai di situ, dia langsung kembali ke Istana Wapres, tak singgah ke acara haul yang tengah berlangsung.

Dalam orasinya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachma menyentil, “Selama 32 tahun, nama Bung Karno masih harum, masih mampu menghimpun jutaan manusia untuk berkumpul, masih bisa menggerakkan massa, terutama kaum muda. Orangtua pun akan mengucurkan air mata saat nama Bung Karno dielu-elukan. Namun, banyak yang telah memanipulasi ajaran Bung Karno untuk kepentingan pribadinya.”

Kalau boleh, Mega tentu lebih suka mengikuti hasratnya untuk memilih dengan siapa dia bersilaturahmi. Namun, logika hati tak selalu sama dengan logika pikiran. Betapa pun perasaannya teriris, seorang politisi ulung harus berlaku laksana aktor tulen.

Seorang tokoh senior partai yang juga anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Abdul Madjid, pertengahan Juli silam telah menasihatinya. Menurut “Mbah Madjid”, Mega harus melakukan delapan strategi untuk memenangi pertarungan melawan rivalnya dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Yaitu, minta maaf kepada rakyat, menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat, mundur sebagai Ketua Umum PDI-P bila kelak terpilih, berkoalisi dengan partai nasionalis lain, merangkul tokoh nasionalis yang sakit hati, menemui Gus Dur, merangkul Rachma serta Sukmawati, dan tidak terkesan arogan.

“Dengan cara itu, mayoritas rakyat bisa menaruh simpati kembali seperti Pemilu 1999. Sebab, rakyat kita pada umumnya pemaaf,” ujar Madjid.

Mega hendaknya menyatakan kepada rakyat, bahwa bersama kabinetnya dia telah maksimal memperjuangkan nasib rakyat, tapi masih ada kekurangan di sana-sini. “Akui itu. Jangan lagi menyalahkan pemerintahan sebelumnya,” tutur Madjid.

Lalu, soal ‘rekonsiliasi’ dengan adik-adiknya, lanjut Madjid, diperlukan untuk membangun citra personal. Sebab, walau ini adalah wilayah pribadi, rakyat bisa menafsirkan lain.

Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated dan analis politik, Sukardi Rinakit, berpendapat sama. “Membangkitkan sentimen Soekarno bisa mendatangkan kekuatan signifikan,” tegasnya. Apalagi jika putera-puteri Bung Karno yang berkumpul di Jatipadang malam itu turun ke tengah masyarakat.

Boleh-boleh saja orang berharap semacam itu. Termasuk memaknai Pertemuan Jatipadang sebagai kebangkitan sentimen melankolis terhadap sosok Bung Karno. Hanya saja, jangan lupa bahwa para pemilih sekarang lebih independen. Mereka bisa saja sinis memandang pertemuan keluarga tadi dengan pernyataan, “Ah, bisanya cuma ‘menjual’ nama Bung Karno.”

Yudhoyono samasekali tak risau dengan Pertemuan Jatipadang. Sejauh pilpres 20 September dilakukan secara jujur dan adil, dia dapat menerima hasilnya. “Kalau kompetisi berjalan sehat, rakyat senang. Memilih Ibu Mega itu baik dan memilih saya tidak jelek,” ujar dia.

Ditemui PILARS usai acara akur-akuran malam itu, Rachma sendiri melihat perkembangan yang baik dalam hubungan sesama saudara. Tak lebih. “Dalam konteks kekeluargaan, tentu saja saya senang, tapi tidak ada perubahan sikap politik atau deal tertentu,” kata Rachma.

Implisit, Rachma masih bertahan pada motto “anak biologis sekaligus anak ideologis Bung Karno” sebagaimana sering dilontarkannya selama ini. Oleh sebab itu, dia oke-oke saja dengan pertemuan sama berikutnya yang digagas Guruh, sang adik dan salah seorang anggota DPR dari FDI-P. Yang menarik, pertemuan dilangsungkan tentatif pada 18 atau 19 September atau 1-2 hari menjelang Pilpres.

Apa pun komentar orang yang memaknai Pertemuan Jatipadang, bukan poin penting bagi calon presiden Megawati Soekarnoputri. Bahwa dia dapat melawan kata hatinya dengan merangkul orang-orang yang berseberangan selama ini termasuk Rachma dan Sukma –masing-masing Ketua Umum Partai Pelopor dan Partai PNI Marhaen– patut dicatat tersendiri.

Jakarta, Agustus 2004