Berteduh di Bawah Beringin

PHOTO BY INVESTOR INDONESIA
Partai Golkar lagi tegang syahwat kekuasaannya. Tawaran koalisi dari Partai Demokrat mubazir jika ditolak. Tapi, hati kecil berkata, jangan meninggalkan pasangan lama, PDI-P.

KALAH pada pemilu presiden putaran pertama, tak membuat Partai Golkar lesu darah. Sebaliknya, bertambah kinclong. Ia malah dianggap truf kemenangan kandidat presiden yang akan berlaga pada putaran final, 20 September mendatang.

Baik kubu Megawati Soekarnoputri maupun kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – dua kandidat presiden yang hampir dipastikan memenangi putaran pertama – mulai sama-sama merapat untuk berteduh di bawah Beringin.

Hasratnya saja yang berbeda. Kubu pertama lebih membutuhkan Beringin untuk mendongkrak perolehan suara. Sedangkan kubu kedua lebih memerlukan Beringin untuk menjamin kekuatan politik di parlemen.

Jika hasil akhir penghitungan suara tak banyak berubah dari proporsi perolehan setiap capres hari-hari ini, pada putaran kedua Megawati (sekarang sekitar 27 persen) membutuhkan tambahan suara sedikitnya 24 persen demi mempertahankan kursi RI-1. Bandingkan dengan SBY (sekitar 35 persen) yang membutuhkan tambahan suara minimal 16 persen untuk meraih kursi RI-1. Dari situ terlihat, Megawati harus bekerja ekstra keras ketimbang SBY.

Bagi PDI-P, berkoalisi – dalam arti lebih longgar – dengan Golkar di parlemen sudah kesiangan. Selentingan bahwa dua partai besar ini kelak berkoalisi pada pemilu presiden putaran kedua, bukan spekulasi lagi. Koalisi antarmereka sudah pasti, sepasti siang mengikuti malam.

Riwayat kemesraan dua sejoli ini dapat ditelisik setahun silam, tatkala para wakil rakyat tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Jika ada pasal-pasal krusial UU Pemilu sekarang yang janggal, dua partai inilah yang dulu ngotot meloloskannya. Mau contoh?

Lewat voting, mayoritas Beringin menyetujui pasal 75 tentang “larangan terbatas” berkampanye bagi pejabat publik. Asal tahu saja, PDI-P yang bersikukuh agar pejabat negara yang berasal dari partai politik mulai presiden, wapres, menteri, hingga wakil walikota diperbolehkan berkampanye. Tentu, sejauh tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Tapi, siapa bisa jamin?

Sebagai imbalannya, Banteng membatalkan klausul yang melarang seorang terhukum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Maka, Akbar Tandjung, terhukum skandal Bullogate II pun selamat.

Puncaknya, Maret lalu ketika Mahkamah Agung (MA) meluluskan kasasi Akbar Tandjung atas skandal yang sama. Akbar dan para pendukungnya bisa saja menganggap vonis pengadilan tingkat banding terdahulu belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun sebagian besar kalangan beranggapan putusan MA tersebut merupakan “pertolongan terbatas” pemerintahan Megawati.

Sebagai kontraprestasi, Beringin ikut meredam pembentukan Panitia Khusus Asramagate, kasus pemberian bantuan dana kepada TNI oleh Megawati dengan kocek negara. Beringin di Senayan juga mendukung divestasi saham Indosat kepada pengusaha asing di Singapura. Masih ditambah lagi dengan mengiyakan perpanjangan batas waktu pelunasan utang kepada konglomerat pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Waktu itu, sulit dimengerti bagaimana mungkin PDI-P yang sempat dianggap anak kandung reformasi dan dimusuhi Golkar, kemudian bisa jadi sohib? Toh, bagi mereka soalnya sudah jelas. PDI-P membutuhkan Golkar untuk mempertahankan kekuasaannya. Golkar membutuhkan PDI-P untuk mengamankan proses perbaikan citranya. Mereka adalah teman tidur yang saling menyukai; tak ada yang cekcok tentang siapa yang harus diatas, yang merupakan hal penting bagi prestise militer.

Beringin tak akan merasa bersalah pada PKB, bila berkoalisi dengan Banteng. Dari sononya, elite PKB sudah garuk-garuk kepala jika mendengar nama Megawati-Hasyim. Ini menyangkut hubungan ke-NU-an antara Gus Dur dan Hasyim yang tak akur. Maka, pilihan naluriah PKB jelas ke pasangan SBY-Jusuf Kalla.

Itu dari sisi PKB. Sementara dari sisi SBY-Kalla sendiri, sementara ini, baru menjajaki koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia juga melobi Muhammadiyah, organisasi Islam yang mendukung Amien Rais. Di belakang PAN, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mulai tak betah sebagai oposan kecil-kecilan. Lima partai kecil yang selama ini di belakang PAN – yaitu PBR, PNBK, PPDI, PSI, dan PNIM – sedang menunggu arah angin berembus.

Analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, buru-buru mengingatkan. “Bukan mustahil Amien-Siswono dan Hamzah-Agum akan memberikan dukungannya kepada Megawati-Hasyim, untuk meneguhkan komitmen tetap perlunya pemerintahan sipil dan jaminan demokratisasi,” ucap dia.

Benar saja. Selasa siang pekan lalu, Hamzah Haz bertandang ke Teuku Umar. Didampingi Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Alimarwan Hanan dan Wakil Sekjen PDI-P, Pramono Anung, Hamzah berniat “melanjutkan kerjasama” dengan Megawati.

Jusuf Kalla berpendapat lain. “Bergabungnya PKS akan menyulitkan PAN berkoalisi dengan Megawati-Hasyim. Ini menguntungkan posisi kami,” kata Jusuf. Boleh juga. Apabila PKB oke ke SBY-Kalla, bisa jadi ini langkah awal Gus Dur untuk melupakan dendamnya terhadap Amien Rais.

Skenario diatas sudah diancar-ancar Partai Demokrat yang mengusung SBY-Kalla. Bersama Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Demokrat tak mengharapkan dukungan dari partai bersuara mayoritas di parlemen. Asal kuat dan menunjang pilihan strategi, itu sudah bagus. “Kami memilih koalisi terbatas yang akan menjadi pendukung. Strategi ini antara lain ditujukan bagi pemilih yang sudah memilih kami sebelumnya,” ungkap SBY.

Kebutuhan koalisi ala SBY-Kalla menyiratkan optimisme sekaligus kecemasan. Dengan kata lain, bagi mereka bukan bagaimana memenangi putaran kedua, tapi bagaimana mereka dapat membangun pemerintahan yang efektif bila kelak terpilih. Maklumlah, gabungan perolehan suara tiga partai yang mendukung pasangan ini tak sampai 12 persen dari 550 kursi di parlemen.

“Setidaknya kami butuh dukungan 50 persen di legislatif agar pemerintahan efektif. Kurang sedikit dari itu juga tidak apa, justru membuat sistem check and balance lebih baik karena tercipta oposisi yang kuat,” jelas Kalla.

Oleh sebab itu, Golkar terlalu cantik untuk tidak dilirik. Sebagai partai pemenang utama pemilu legislatif, Golkar menguasai parlemen dengan kursi terbanyak (23,37 persen). Lagi-lagi, Kalla optimistis. Selain mengklaim banyak teman di Golkar, “Golkar biasanya tak mau bergabung dengan saingan utamanya (PDI-P),” cetus dia.

Bagi Golkar, itu bisa diatur. Sejauh paket tawaran SBY-Kalla yang dijabarkan di kabinet, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Dewan Penasihat Presiden menarik, Golkar pasti terpikat. Lagipula, SBY-Kalla juga tidak mengisyaratkan koalisi antarpartai, melainkan per individu.

Dengan modal anggota legislatif terbanyak di DPR, posisi tawar Golkar kini justru kuat. Dengan begitu, tak salah jika Golkar akan melakukan “selingkuh terbatas”. Secara kelembagaan, dia berkoalisi dengan PDI-P, secara individu ia berkoalisi dengan Demokrat. Jadi, siapa pun presidennya – seperti kata iklan – orang-orang Golkar di sekelilingnya.

Jakarta, Juli 2004