Dua Mahkota, Satu Tahta

PHOTO BY SUARA MERDEKA
KGPH Tedjowulan dan KGPH Hangabehi saling klaim sebagai penerus tahta di Kasunanan Surakarta. Pekan ini, warga Solo akan punya dua raja baru Paku Buwono XIII.

SELASA, 31 Agustus 2004 akan menjadi saat tak terlupakan bagi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Tedjowulan. Hari itu, ia dinobatkan sebagai Paku Buwono XIII, melanjutkan tahta Paku Buwono XII. Namun, penobatannya tidak mengakhiri kemelut suksesi di Kasunanan Surakarta. Pekan ini, 10 September 2004, berlangsung jumenengan (penobatan) KGPH Hangabehi sebagai Paku Buwono XIII.

Kontroversi “raja kembar” muncul dua pekan setelah PB XII mangkat, 11 Juni silam. Nama KGPH Hangabehi, 56 tahun, digadang-gadang sebagai putera mahkota. Dasarnya, surat wasiat disertai cap jempol mendiang PB XII.

Kubu Tedjowulan, dimotori Pengageng Sentanadalem, KGPH Hadiprabowo, menyangsikan keabsahan bukti tersebut. Dia juga meragukan kesesuaian antara isi surat dan kehendak almarhum. Sebab, bila surat itu merupakan pesan resmi PB XII, sebagaimana surat harus ditandatangani, bukan dicap jempol, baru dibubuhi stempel Sinuwun. Itu pun belum sah jika tanpa legalisasi dari panitera yang berkedudukan di Sasono Wilopo, Keraton.

Kubu seberang, dimotori GRAy Koes Moertiyah, adik Hangabehi, tak menggubris lawannya. Dia cukup puas atas hasil uji Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, bahwa cap jempol tangan pada testamen identik dengan cap jempol PB XII.

Hadiprabowo tak kurang kata. “Hingga kini, kami belum pernah melihat apalagi membaca surat tersebut,” cetus dia.

Bukan soal keraguan terhadap surat wasiat Sinuhun yang memastikan Tedjowulan sebagai pemangku adat Keraton. Menurut Hadiprabowo, penobatan Tedjowulan dilakukan setelah diketahui bahwa sosok Hangabehi ditolak banyak kalangan seperti abdi dalem, kerabat, dan masyarakat.

“Karena Keraton bukan milik keluarga Keraton, tetapi justru masyarakat, untuk menyelamatkan Keraton saya memutuskan untuk maju,” kata Tedjowulan, 50 tahun.

Pengangkatan Tedjo memang dilandaskan pada surat keputusan tiga lembaga utama Keraton yang ditandatangani Pengageng Putra Sentanadalem KGPH Hadiprabowo, Pengageng Parentah Keraton GPH Dipokusumo, dan Pengageng Parentah Kaputren, GK Ratu Alit.

Meski begitu, legitimasi Tedjo dipertanyakan. Seorang mantudalem, KP Satryo Hadinagoro menilai pejabat tinggi Keraton itu tidak berwenang menobatkan raja. “Wong mereka itu disahkan raja, lha kok sekarang balik mengesahkan raja? Jangan disamakan pengesahan raja seperti pilpres atau pilkada. Kita harus berbicara dalam angger-angger (ketetapan) hukum adat. Tidak bisa hukum adat dicampuraduk dengan hukum modern,” kata Satryo.

Satryo enggan menilai penobatan Tedjo tidak sah. Pihaknya sedang sibuk mempersiapkan upacara penobatan Hangabehi sebagai PB XIII. Penobatan Tedjo tidak memengaruhi rencana. Pihaknya juga akan mengundang pihak Tedjo, sebagai balasan atas undangan penobatan Tedjo sebelumnya.”Jumenengan 10 September tetap jalan terus!” ujar dia.

Tedjo tak mau larut ke dalam polemik. “Saya akan mengupayakan pencarian solusi terbaik. Sementara tata batin kita, terus memohon petunjuk kepada Tuhan agar dibuka pintu hati dan diberikan titik temu,” tutur dia.

Barangkali polemik takkan terjadi seandainya Tedjowulan atau Hangabehi lahir dari rahim garwa padmi (permaisuri). Secara biologis, mereka dilahirkan dua perempuan yang berstatus garwa ampeyan (selir) PB XII. Tedjo berasal dari garis keturunan ibu, KRAy Retnodiningrum, dan Behi berasal dari GRAy Pradapaningrum. Selama hidupnya, PB XII tidak pernah mengangkat satu di antara enam selir yang ada sebagai permaisuri.

Berbeda dari suksesi di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, setelah Sultan Hamengku Buwono (HB) IX mangkat pada 1988. RM Herjuno Darpito (KGPH Mangkubumi), yang lahir dari permaisuri secara sah, lantas menjadi HB X yang dikukuhkan oleh wasiat ayahandanya.

Pada Januari 1994 di halaman Keraton, PB XII pernah ditanya oleh para wartawan yang mengerubunginya. Seseorang bertanya, “Siapa bakal pengganti Sinuhun?”

PB XII tersenyum kecut, “Lha, apa Saudara ingin saya cepat mati?!”

Dalam kesempatan terpisah setelah pernyataan sarkastik itu, PB XII pun berkisah. Pada 1954 atau sembilan tahun setelah bertahta, dia jatuh hati kepada puteri bangsawan, seorang cucu PB X, dengan gelar Bandara Raden Ajeng (BRA). Di matanya, sang gadis seorang yang cerdas dan … oh ya, tentu saja cantik (kelak wanita ini merupakan pengusaha kondang). Pendek kata, terhadap gadis ini dia merasa menemukan permaisuri yang tepat.

Walaupun memenuhi unsur bibit, bebet, dan bobot, ibundanya tetap menggeleng. GKR Pakubuwono, ibu sekaligus guru olah spiritualnya, bersikukuh agar PB XII tidak memiliki permaisuri. “Beliau sempat berujar, akan bangkit dari kubur jika saya nekat melanggar larangannya,” tutur “anak mama” ini.

Untuk satu hal tadi, PB XII takluk. Sebab, dia memahami betul kegigihan ibunya memperjuangkan RM Gusti Suryo Guritno (nama PB XII semasa kecil), putera bungsu, sebagai pengganti PB XI di tengah intrik para sentana dalem.

Aroma intrik inilah yang mulai tercium pada kontroversi PB XIII sekarang. Intrik khas kerajaan Jawa yang selalu memunculkan gejala faksionisme menjelang suksesi sejak dinasti Mataram (cikal bakal Kasunanan Surakarta). Ambil contoh masa pemerintahan PB II.

Diawali pemberontakan di Sukowati (sekarang Sragen) yang dipimpin RM Said. Untuk menumpas “ekstrimis” ini, PB II menugaskan adiknya, Pangeran Mangkubumi. Jika sukses, Sukowati akan dikuasakan kepada Mangkubumi. Tapi setelah misi berhasil, PB II ingkar janji. Itu sebabnya Mangkubumi berdamai dengan RM Said dan berkomplot untuk memberontak balik terhadap Surakarta.

Merasa terdesak, PB II tak menyerah begitu saja. Kedaulatan kerajaan lantas diserahkan kepada Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), hingga wafatnya. Berkat kemurahan hati VOC pula, pewaris tahta jatuh ke tangan Adipati Anom, Putera Mahkota PB II, sebagai PB III.

Faksi Mangkubumi yang didukung RM Said tak tinggal diam. Sesaat sebelum upacara penobatan dilakukan, Mangkubumi diproklamasikan para pengikutnya sebagai raja. Pada 12 Desember 1749 di Yogyakarta, penobatan Mangkubumi bergelar Paku Buwono. Peristiwa tersebut menandai berulangnya sejarah tiga kali “raja kembar” dalam dinasti Mataram.

Para pembesar Surakarta waktu itu berbondong-bondong meninggalkan PB III untuk bergabung dengan Mangkubumi. Kecamuk perang yang tak usai, memaksa kedua belah pihak meneken Perjanjian Giyanti. Seperti kue, mereka membagi daerah kerajaan menjadi dua: Surakarta di bawah kekuasaan PB III dan Yogyakarta di bawah Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Menelisik aspek sejarah, kontroversi PB XIII niscaya berakhir dengan dalil pengakuan: pihak yang telah memperoleh pengikut terbanyak adalah pemilik mahkota sesungguhnya. Demikian pula dukungan politik. Jika dulu VOC, kini siapa yang mendapat dukungan pemerintah, dialah penerus tahta sebenarnya.

Jakarta, September 2004