Dalam Buaian Demokrasi

PHOTO BY KOMPAS
Bayangkan, jika wartawan berlindung di balik imunitas pers yang membuatnya kebal hukum.

BAHKAN Supratman pun tak mengerti. Mengapa kasus Rakyat Merdeka tak seheboh kasus Tempo? “Kenapa begitu, saya tidak tahu persoalannya. Padahal, melawan pejabat negara harus lebih besar (daripada kasus Tempo melawan pengusaha). Saya tidak tahu kenapa,” ujar Pelaksana Harian Dewan Kebijakan Redaksi Rakyat Merdeka itu.

Dalam kasus Tempo, situasinya seperti akan terjadi gempa bumi. Binatang-binatang hutan mulai berperilaku aneh tanpa sebab musabab, berhamburan mendaki perbukitan.

Jika sebelumnya hanya menyangkut kontroversi antara lex generalis dan lex spesialis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU Pers, kini simpatisan Tempo menggeser fokus persoalan. Dari persoalan hukum, menjadi persoalan politik.

Ini terlihat pada aksi massa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 6 September lalu. Tak kurang dari Pramono Anung Wibowo dan Alwi Shihab, masing-masing Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hadir memberi “dukungan moral”.

Pramono hanya berkomentar pendek, “Bambang Harymurti itu kawan lama saya.” Ya, mereka memang berteman sejak kuliah di Institut Teknologi Bandung.

Kepada Pilars, Kamis pekan silam, ia menyatakan tidak mengetahui persis kasus Tempo. Tapi, “Menurut saya kalau bicara persoalan hukum, maka harus didudukkan pada hukum itu sendiri,” ucap dia.

K.H. Hasyim Muzadi lebih percaya diri. Menanggapi soal kunjungan ke redaksi Tempo beberapa waktu lalu, “Saya kira, mereka harus didukung secara moral. Di sisi lain, pers juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Ia tidak bisa lepas begitu saja. Tapi jangan sampai masalah itu mematahkan proses demokratisasi,” ujar calon wapres dari PDI-P ini.

Justru karena pertanggungjawaban itulah, Idrus Markam, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI mengingatkan, “Sama dengan kadar niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik, maka jangan sampai kita berjuang menegakkan hukum, tapi justru dengan melanggarnya.”

Wakil Ketua Dewan Pers, R.H. Siregar, memperjelas implikasi negatif. “Aksi itu bisa meresahkan masyarakat. Sebab, kalau ada aksi-aksi tekanan, biasanya akan dibalas dengan kontra aksi. Itu bisa memengaruhi kebebasan hakim,” jelas Siregar.

Ancaman pemenjaraan Bambang Harymurti bersama dua wartawan Tempo oleh jaksa, kini terlanjur dipolitisasi sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan masa depan demokrasi. Lagi-lagi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Tarman Azam, mengulang pernyataannya, “Jangan digeneralisasi seperti itu. Tempo melawan Tomy Winata di pengadilan, ya, itu kasus Tempo. Bukan kasus pers Indonesia.”

Sementara itu, Idrus menggarisbawahi, semua warga terikat oleh hukum, moralitas, dan etika. Ketika bicara tentang hak, warga juga harus bicara tentang kewajiban. Tidak ada orang yang bebas nilai. Siapa pun bila terbukti bersalah menurut pengadilan, harus dihukum. “Tidak ada pengecualian. Atau, tidak kebal hukum. Anggota dewan juga tidak kebal hukum. Begitu juga insan pers,” ujarnya.

Politisasi kasus Tempo sebetulnya mempertegas tesis lama. Bahwa acapkali pers mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang tertindas, terutama saat menghadapi teguran, somasi apalagi tuntutan. Sebaliknya pengusaha, politisi, dan pejabat negara dipersepsikan sebagai penindas. Seringkali bahkan ia memeras rasa belas kasihan mayarakat atas nasib yang menimpa pers.

Masa depan demokrasi memang bergantung pada kapasitas imajinasi warga memahami kebebasan pers. Pelaksanaan kebebasan itu ditentukan oleh penafsiran konsep kebebasan dan hasil pergumulan tata nilai masyarakat. Jika pers dirasa tertindas oleh kekuasaan, warga cenderung membela bahkan ikut melawan penindasan itu. Sebaliknya, jika kekuasaan pers dirasa terlalu besar, publik cenderung mengurangi simpati dan kepercayaannya.

Dengan kata lain, praktik kebebasan pers di Indonesia mengalami pasang surut. Selama setengah abad Indonesia merdeka, kebebasan pers lebih banyak dibingkai oleh persepsi kekuatan sosial politik yang sedang berkuasa.

Jika pemerintah menganggap kondisi sosial politik aman, biasanya pers diberi kelonggaran. Sebaliknya, bila kondisi tersebut dianggap mengancam stabilitas pemerintah, kelonggaran itu dirampas atau dikurangi. Kesalahan-kesalahan yang ditudingkan kepada pers tidak dibuktikan melalui proses peradilan, melainkan langsung dicabut izin penerbitannya.

Reformasi melimpahkan politik kekuasaan kini sepenuhnya kepada warga. Ed Zoelverdi, seorang pendiri Tempo merekam kegusarannya, “Jika sekarang ada yang lantang soal kebebasan pers, ‘taik kucing’ saya bilang. Di dunia ini, awak redaksi tidak bebas bekerja, karena ditekan oleh pemodal, ditekan oleh orang iklan,” ungkapnya.

Pers, menurut dia, adalah bisnis untuk mencuci otak, yang dengannya orang bisa bilang bahwa yang hitam bisa jadi putih. Yang benar bisa jadi salah. “Nah, pengingkaran terhadap marwah ini berakibat kita menanggung dosa sejarah, yang lebih parah daripada dosa turunan,” papar dia.

Cuma segelintir orang setengah waras di negeri yang memilih demokrasi, menolak kebebasan pers. Sebagian besar warga mendambakannya. Karena warga berharap dan percaya, bahwa setiap skandal atau penyelewengan akan menimbulkan luka lebih parah bagi masyarakat pada jangka panjangnya, ketimbang menghilangkan rasa sakit pada segelintir anggota masyarakat untuk saat ini.

Oleh karena itu, kontroversi dalam kasus Tempo tak semestinya diartikan sebagai ancaman kebebasan pers dan masa depan demokrasi. Mengutip pandangan Walter Lippmann, wartawan dan pemikir demokrasi, teori tentang suatu pers bebas ialah bahwa kebenaran akan muncul dari reportase bebas, bukan bahwa kebenaran itu disajikan dengan sempurna dan seketika demi kepentingan seseorang. Ini mengisyaratkan, kemungkinan pers bisa menjadi alat untuk menyebarkan kebencian dan memfitnah orang lain yang kebetulan bukan seorang teman.

“Ada pelajaran plus minus yang bisa kita petik sebagai insan pers untuk bekerja secara profesional, hati-hati, dan menghilangkan pemikiran bahwa apa pun yang ditulis pers, itu semua beres. Boleh-boleh saja kita sebagai sesama pers menunjukkan simpatinya, tapi dalam proporsi sebenarnya. Sesuai koridor hukum, kita harus menaatinya,” papar Tarman.

Ed Zoelverdi berujar, “Jika mereka diputus bersalah, saya kira, tidak bisa disimpulkan pers Indonesia dalam keadaan bahaya. Dulu kami juga melakukan lobi-lobi kepada beberapa pihak saat mendapatkan tekanan. Tentunya untuk mendapatkan dukungan.”

Wakil Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bagun, menahan diri di tengah kontroversi. Dia tak mau terjebak dalam dikotomi. Jika mendukung Tempo, maka dia akan terjebak dalam solidaritas perkoncoan saja. Tapi kalau memilih netral, ia dihadapkan pada masalah profesionalisme kewartawanan yang terkoyak. “Lebih baik menunggu hingga putusan hakim dijatuhkan,” tutur dia.

Lalu, mengapa kasus Rakyat Merdeka tak seheboh kasus Tempo? Hanya Bambang Harymurti and his gank yang tahu jawabannya.

Jakarta, September 2004