Rasa Keadilan Itu

PHOTO BY KOMPAS
Tak ada “skenario kalah” bagi Tempo saat melawan gugatan Tomy Winata.

SEJAK kasus bergulir Mei 2003, pihak Tempo selalu berputar-putar pada dua isu utama. Yaitu, mutu lembaga peradilan dan delik perkara. Redaktur senior Tempo, Goenawan Mohamad (GM), salah seorang yang meragukan mutu lembaga peradilan. Kepada Pilars dan TV7, akhir September 2003, GM berujar, “Peradilan itu sendiri masih harus membuktikan dirinya bahwa ia bebas dari kekuatan luar. Kalau hukuman itu adalah hukuman palsu, yang dilakukan karena sogokan orang, maka orang akan tahu mana yang adil atau tidak, dan terasa.”

Pernyataan tersebut masih relevan hari-hari ini, saat Bambang Harymurti (BHM) mendengar vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin pekan ini. Lebih lanjut GM berkata, “Dengan suasana sekarang, bukan hanya keadilan yang bisa dibeli. Rasa keadilan pun bisa dibeli.”

Ini juga relevan. Beberapa kali pihak Tempo bersama jaringannya menjual rasa keadilan yang dimaksud agar publik membelinya. Contoh kasat mata berlangsung Februari 2004. Bertajuk “Kebebasan Pers dalam Ancaman”, ia menggelar diskusi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Namun, acara yang direncanakan untuk memulai pengumpulan seribu tandatangan dukungan itu, terbilang gagal. Beberapa tokoh intelektual yang hadir tidak juga mendukung Tempo.

Sebut Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dia tidak melihat, gugatan terhadap pers sejauh ini mengekang dan memberangus kebebasan pers.

“Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers di pengadilan, dan tidak melalui jalur Ombudsman atau Dewan Pers, merupakan hal yang wajar-wajar saja,” imbuh Atmakusumah Asraatmadja, mantan Ketua Dewan Pers.

Diskusi menghangat ketika BHM unjuk bicara menanggapi Desmond J. Mahesa, pengacara Tomy Winata (TW). BHM bersiteguh, proposal renovasi Pasar Tanah Abang benar adanya. Hanya karena terikat oleh komitmen menjaga kerahasiaan sumber berita, proposal itu tak bisa diperlihatkannya ke publik.

Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla, meyakinkan BHM tidak perlu takut menghadapi TW jika memang memiliki bukti.

Penjelasan BHM bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dalam kasus Tempo. Ahmad Taufik, penulis berita Ada Tomy di ‘Tenabang’?, bahkan bersaksi tidak pernah melihat proposal itu.

Sejak itulah, upaya Tempo menjual rasa keadilan yang dimaksud GM menemui jalan buntu. Barangkali karena isu “kebebasan pers dalam ancaman” tidak laku, kini dimunculkan isu “kriminalisasi pers”. Lagi-lagi upaya politis, perlawanan Tempo kali ini jauh dari memadai. Sebab, hingga sekarang baru Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang tertarik mengemas aksi ala aktivis.

Tjipta Lesmana, analis politik dan jurnalisme dari Universitas Indonesia menilai istilah “kriminalisasi pers” menyesatkan. Jika yang dimaksud bahwa pers atau Tempo merasa teraniaya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penal court), tidak serta merta merupakan “kriminalisasi pers”.

“Dalam konteks delik pencemaran nama baik, hakim yang menggunakan KUHP justru benar dan sah,” kata Tjipta. Sebab, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak mengatur delik tersebut.

Hinca Panjaitan, Direktur Media Law and Policy Centre, tak sependapat. Dalam kolokium Yayasan Aksara bertajuk “From Insult to Slander Defamation and the Freedom of the Press”, Juli 2004, dia bersiteguh bahwa pekerjaan jurnalistik bersifat self regulatory sehingga untuk menjalankan tugasnya ia harus dilindungi oleh ketentuan khusus. “Wartawan nyolong, sikat dengan KUHP. Tapi waktu menjalankan tugas jurnalistik, harus diselesaikan dengan cara-cara jurnalistik,” ungkap dia.

Menurut Tjipta, di Amerika Serikat sebagai dedengkot demokrasi pun, dari 50 negara bagian, sebanyak 15 di antaranya menerapkan penal court untuk delik pencemaran nama baik oleh pers. Artinya, sebagian besar menerapkan pengenaan denda yang justru sering membangkrutkan institusi pers.

“Saya heran, pengacara seperti Todung Mulya Lubis yang bergelar doktor hukum pura-pura tidak tahu,” kata dia.

Kepada Pilars, Juli 2003, pernyataan Todung sebetulnya senada dengan Tjipta. Todung menilai, pencemaran nama baik oleh pers juga suatu tindak kejahatan. “Bagaimana pun juga, itu tindak pidana,” ujar pengacara Tempo itu.

Terlepas dari aspek hukum, Todung juga pernah berpendapat agar Tempo melakukan audit jurnalistik terhadap kinerja wartawannya. Entah kenapa, Tempo tak melakukannya. Di tengah kemajuan zaman, media sekaliber Tempo semestinya menjalankan akuntabilitas atas bantahan atau protes sumber berita. Akuntabilitas seperti inilah sumber kredibilitas pers.

Dari situ, ia mulai memverifikasi kembali dan memberitahukan kepada publik apa pun hasilnya. Sebab, kredibilitas adalah motif wartawan yang transparan. Publik tak mengharapkan kesempurnaan. Mereka mengharapkan itikad baik. Hanya itu.

----------------------------------------
Boks:
Bambang Harymurti di Ujung Asa

BAMBANG Harymurti tahu dia punya masalah. Bukan, bukan masalah dengan Tomy Winata atau jaksa. Bukan dengan apa dan siapa, tapi dengan mengapa, kapan, dan bagaimana dia bertahan pada pendiriannya atas kasus Tempo vs. TW.

Menjelang vonis hakim atas dirinya, Pemimpin Redaksi Tempo itu menjawab wawancara via telepon Nuriwan Tri Hendrawan dari Pilars, Jumat, 3 September lalu.

Bagaimana perasaan Anda menjelang vonis?
Apa pun putusannya, akan menguntungkan saya. Paling tidak, ini menjadi perhatian publik. Yang paling bahaya itu kalau kemerdekaan pers dicuri diam-diam. Kalau kasus saya menjadi perhatian banyak pihak, masyakarat bisa bereaksi.

Kalau saya dipenjara, sudah saya bilang di pleidoi. Untuk kemerdekaan ini, ratusan ribu orang mengorbankan nyawa, masak saya yang cuma harus kehilangan kebebasan sementara saja tidak bersedia? Malu kita sama para pahlawan pendahulu. Masak cuma gara-gara begini saja harus mengeluh?

Bagaimana Anda menilai aksi dukungan terhadap Anda?
Soal dukungan dari kawan-kawan pers, baik di Jakarta maupun di daerah, saya senang saja. Tapi, menurut saya, mereka bukan membela saya. Lagi pula, untuk apa mereka membela saya? Kenal dengan Bambang Harymurti juga tidak. Saya rasa, mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Mereka juga merasa seperti yang saya kutip dari Mochtar Lubis, bahwa kita punya tugas generasi, bagaimana mewariskan Indonesia yang lebih baik ketimbang yang kita terima sekarang.

Anda merasa sebagai pejuang kebebasan pers?
Siapa bilang saya pejuang kebebasan pers? Kebetulan saja saya jadi wartawan. Saya hanya menjalankan apa yang saya anggap benar.

Sekiranya Anda divonis bebas?
Kalau ternyata divonis bebas, menurut saya, yang hebat hakimnya. Karena dalam kondisi yang semua kita tahu, sulit sekali untuk memberikan keputusan seperti itu.

Anda terkesan skeptis.
Saya tidak pernah skeptis. Dulu waktu menggugat ke PTUN soal pembredelan majalah Tempo, semua orang bilang untuk apa? Tapi, akhirnya muncul seorang hakim seperti Benjamin Mangkoedilaga. Sekarang ada kesempatan bagi hakim-hakim itu untuk menjadi Benjamin Mangkoedilaga. Kita harus beri kesempatan kepada mereka untuk berbuat baik.

Jakarta, September 2004