Koalisi di Simpang Jalan

PHOTO BY SUARA MERDEKA
Setelah gagal memenangkan Megawati, masa depan Koalisi Kebangsaan kian jelas. Bukan bubar, tapi menyesuaikan diri dengan realitas politik.

KEKALAHAN Megawati Soekarnoputri membangunkan orang-orang di dalam Koalisi Kebangsaan dari mimpi-mimpinya. Akbar Tandjung, paling shock dibanding yang lain. Hamzah Haz juga. Perjalanan karier politik keduanya sedang memasuki senjakala. Ini terkait dengan penyelesaian konflik internal partai tua yang tak kunjung padam.

Bahwa pilihan pada Megawati menegaskan komitmen mereka pada kepemimpinan (murni) sipil, di satu sisi ada benarnya. Di sisi lain – ini yang lebih penting – hanya Megawati yang dinilai bisa mengamankan posisi mereka. Bahkan, jika Megawati menang, mereka dipastikan berkibar menyongsong suksesi tahun 2009.

Kini, realitas politik bicara lain. Sulit meragukan kesahihan hasil quick count. Orang yang paham ilmu statistik, sudah melihat pesta demokrasi sudah usai. Yang belum justru pertarungan batin di Koalisi Kebangsaan sendiri. Akan bubar menentukan nasib masing-masing seraya menyesuaikan diri dengan realitas politik yang ada, atau apa?

Bukan Akbar kalau mati angin. Di ujung asanya menatap hasil penghitungan suara, ia memastikan Koalisi Kebangsaan takkan bubar. “Koalisi Kebangsaan akan terus mengonsolidasikan diri menjadi suatu entitas dan kekuatan yang nantinya bakal menjalankan berbagai tugas di DPR, baik pusat dan daerah,” ujar Akbar, sesaat setelah menjumpai Megawati di rumahnya, Senin pagi pekan lalu.

Pernyataan ini menyiratkan dua hal. Pertama, koalisi yang dipimpinnya akan meneguhkan prinsip check and balance di parlemen. Maklum, gabungan empat partai dalam Koalisi Kebangsaan – Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) – menguasai 308 kursi dari 550 kursi di DPR. Belum lagi jika ditambah Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme. Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, pasti ngeh maksud Akbar.

Kedua, lagi-lagi inilah seruan Akbar kepada para anggota legislatif di daerah. Dalam pemilihan presiden (pilpres) boleh kalah, tapi dalam pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) harus menang. Karena hanya itu yang membuat eksistensi Koalisi Kebangsaan tetap diperhitungkan.

Namun, kelihatannya pernyataan Akbar sudah tak lagi digubris. Baik oleh lawan-lawan politiknya di seberang sana, maupun di tubuh Beringin. “Jika menang, kami yakin akan mudah mendapat tambahan kekuatan di parlemen menjadi 25 persen. Banyak anggota parlemen yang menyeberang karena tidak semua anggota parlemen menjadi bebek,” kata Ketua Umum Partai Demokrat, Subur Budhisantoso.

Yang paling menohok justru datang dari Marzuki Darusman dan kawan-kawan. Menyusul penonaktifan sembilan kader Beringin karena menolak Rapimnas IX dan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono, desakan kepada Akbar mundur dari Ketua Umum Partai Golkar semakin keras. Sembilan orang tersebut, adalah: Fahmi Idris, Marzuki Darusman, Burhanuddin Napitupulu, Anton Lesiangi, Juslin Nasution, Juniwati M. Sofwan, Abu Hasan Sazili, Abu Hanifah, dan Firman Subagyo.

“Pertanggungjawaban itu harus dikonkretkan dengan pengunduran diri, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tanpa harus menunggu Munas Desember 2004,” kata Marzuki kepada Pilars di DPR, dua hari setelah pilpres.

Tidak itu saja. Kelompok bentukan Marzuki bernama Forum Pembaharuan Partai Golkar juga akan menuntut Akbar ke meja hijau. Menurut Forum, keputusan penonaktifan disertai ancaman sangat berlebihan. Sejak didirikan 1964, belum pernah Beringin memecat massal anggotanya kecuali sekarang.

Merasa di atas angin, Forum balik mengancam. Dalam jumpa pers di Senayan, Rabu pekan lalu, Anton Lesiangi berkata: “Kami akan mengirim surat kepada Akbar hari ini dan memberi waktu 3x24 jam. Bila dia tidak mau mengundurkan diri secara politik, kami akan menempuh jalur hukum. Kami punya bukti pidana dan perdata yang kuat dan lengkap menyangkut Akbar, termasuk kasus Bulog.”

Akbar belum bersikap. Tapi, tiga hari menjelang pilpres, ia sempat meladeni isu permintaan mundur itu. “Kalau mereka mau mengajukan ke pengadilan, kami siap. Saya akan pertanggungjawabkan setiap putusan yang diambil oleh DPP Partai Golkar. Yang menilai adalah Munas, bukan orang per orang. Kalau Munas menerima pertanggungjawaban saya, berarti saya tidak salah. Tetapi kalau Munas tidak menerima, berarti Munas menganggap saya salah dan sampai di sinilah karier politik saya,” kata Akbar bersuara tinggi.

Para pendukung Akbar kini memilih tiarap, sambil sesekali menyindir. Tentu saja khas politisi selayaknya. Atas kekalahan Koalisi Kebangsaan dalam pilpres, Mahadi Sinambela, seorang Ketua DPP Partai Golkar lain, berujar: “Ini proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Karena itu kami tidak mengejar kekuasaan. Risiko kekalahan itu memang sudah diprediksi, tapi kami tidak lantas membelot.”

Soal tudingan pembelotan ini, Fahmi Idris, sekubu Marzuki, menolak. Menurut Fahmi, jauh sebelum pilpres, partainya telah memilih platform perjuangan. Salah satunya, menghendaki perubahan pemerintahan yang ada. “Dokumen itu resmi, artinya Golkar menghendaki perubahan dan pasangan capres yang membawa perubahan itu SBY-JK, bukan Megawati-Hasyim,” kata Fahmi.

Di tengah polemik, Sekretaris Bappilu Bidang Hukum DPP Partai Golkar, Ruhut Sitompul “membuka rahasia” dapur. Menurut Ruhut, perseteruan sekarang merupakan buntut dari konvensi Partai Golkar, April silam. Kala itu, orang-orang yang menolak Rapimnas IX merupakan kelompok yang menjegal Akbar agar kalah dalam konvensi. “Lucunya, setelah capres Golkar Wiranto terjungkal di putaran pertama, Fahmi cs langsung merapat ke kubu SBY-Kalla,” ungkap Ruhut.

Paralel dengan perang urat syaraf di tingkat pusat, Koalisi Kebangsaan di daerah sudah memperlihatkan keretakannya. Dalam pemilihan Ketua DPRD Jawa Timur pada 11 September 2004, koalisi tak berdaya melawan – dalam bahasa Sinambela – pembelot (baca boks: Koalisi di Bawah Meja).

Terlepas dari kegamangan menentukan langkah ke depan, Koalisi Kebangsaan harus mengakui kegagalannya. Pulau Jawa yang dianggap medan penentu kemenangan dan sarang konstituen loyal Megawati, nyatanya disapu bersih oleh Yudhoyono-Kalla. Ini berarti, cerita koalisi jilid Megawati-Hasyim sudah tamat.
Laporan: Agus Eko Cahyono, Katherina Saukoly, Sapto Adiwiloso

-----------------------------------------------
Boks:
Koalisi di Bawah Meja

KERETAKAN koalisi antarpartai di tingkat elite justru harus diterima sebagai realitas politik yang, apa boleh buat, sarat tawar menawar di bawah meja. Ambil contoh kasus pemilihan Ketua DPRD Jawa Timur, 11 September 2004.

Ridwan Hisyam, calon kuat dari Koalisi Kebangsaan, semula diunggulkan. Bermodal suara fraksi PDI-P, Golkar dan PPP – masing-masing 25, 15 dan 8 suara – Ridwan sekurangnya meraih 48 suara. Ia hanya perlu tambahan tiga suara saja untuk menang dari total 100 kursi DPRD Jatim.

Skenario di depan mata memperlihatkan, ada empat dari tujuh suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang diberikan kepada Ridwan. Jadi, semestinya ia menang dengan 52 suara. Tapi, apa yang terjadi?

Ridwan hanya mendulang 23 suara, tak sampai separo dari suara Koalisi Kebangsaan sendiri. Jagoan dari PKB, Fathorasjid, malah melejit dengan 61 suara. Kok bisa?

Sejak awal, Jawa Timur bukanlah medan kemenangan partai-partai naungan Koalisi Kebangsaan. Di sana, Partai Kebangsaan (PKB) menguasai DPRD dengan 31 kursi. Baru diikuti oleh PDI-P sebanyak 25 kursi, Golkar 15 kursi, Fraksi Demokrat Keadilan (gabungan PD, Partai Bulan Bintang, dan PKS) 14 kursi, PPP 8 kursi, dan PAN 7 kursi. Tak aneh jika calon kuat PKB yang unggul.

Yang aneh, barangkali komposisi suara pendukung Fathorasjid. Jumlah 61 suara yang disabetnya merupakan gabungan 31 suara PKB, 14 suara Fraksi Demokrat Keadilan, tujuh suara PAN, dan delapan suara PPP. “Satu suara lagi, bisa dari mana saja, termasuk PDI-P,” ujar Fathorasjid, tak bisa menahan geli.

Tak ayal, pengalaman tersebut mengubah persepsi politisi tentang koalisi resmi antarpartai. Tidak hanya di tingkat DPRD, tapi juga di DPR kelak. Bahwa koalisi tak serta merta jaminan kemenangan politik.

Meski begitu, Akbar masih yakin perlunya koalisi formal. Padahal, Koalisi Kebangsaan terbukti tidak efektif membendung kemenangan Yudhoyono-Kalla.

”Yang harus kami lakukan adalah menjelaskan lebih intensif kepada internal partai tentang hakikat koalisi, agar koalisi ini betul-betul bisa diwujudkan. Tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah,” papar Akbar, sepekan sebelum pilpres.

Tak seperti Akbar, pengurus Golkar di daerah lebih realistis. Menyongsong pemilihan Ketua DPRD Jawa Barat, ” Golkar belum tentu berkoalisi dengan PDI-P seperti dalam Koalisi Kebangsaan,” tutur Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat Ali Hasan.
Fraksinya siap berkoalisi dengan fraksi lainnya di luar PDI-P, termasuk dengan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Itu namanya belajar dari pengalaman.

Jakarta, September 2004