Pikir Dulu Pendapatan

PHOTO BY SUARA MERDEKA
Pemilu presiden memperebutkan 153,357 juta suara. Komplikasi pada suplai suara massa akar rumput menjadikan pasangan kandidat berharap banyak pada PKB dan PKS.

KH HASYIM Muzadi niscaya kelak berutang budi kepada KH Said Aqiel Siradj. Minggu kedua musim kampanye saja, Said telah meraih dukungan tambahan 430 pondok pesantren. Itu baru di Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Di provinsi yang sama, persisnya di Tasikmalaya, dukungan kepada Gus Solah baru 179 pondok pesantren.

Itu belum seberapa. Amien Rais mengklaim, pencalonan dirinya sebagai presiden akan didukung oleh 70 juta pemilih. Benarkah?

Nanti dulu. Bagaimana dengan konfigurasi pasangan kandidat yang ada? Alih-alih merupakan “kombinasi ideal,” tapi malah jadi “pasangan yang janggal.” Hal ini bisa diusut dari empat jaringan akar rumput politik yang diperebutkan, yaitu birokrasi, TNI, Golkar, serta organisasi massa keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.

Pada empat jaringan akar rumput itu, sebagaimana paparan Riswandha Imawan analis politik dari Universitas Gajah Mada, terjadi saling potong garis suplai suara dukungan. Ini yang bikin puyeng. Garis suplai suara Megawati sebagai representasi kelompok nasionalis, dipotong Siswono Yudo Husodo yang berpasangan dengan Amien Rais.

Sedangkan garis suplai suara dari NU bagi Hasyim Muzadi (pasangan Megawati), berusaha dipotong Gus Solah (pasangan Wiranto) dan Hamzah Haz. Garis suplai suara dari keluarga besar TNI akan terbagi kepada SBY, Wiranto, dan Agum Gumelar. Garis suplai suara dari Golkar untuk Wiranto, pasti dipotong Jusuf Kalla (pasangan SBY). Di atas kertas, Amien Rais “selamat”, karena garis suplai suara Muhammadiyah baginya relatif bulat.

Secara teoritis, pencalonan setiap pasangan kandidat akan didukung oleh suara konstituen partainya pada Pemilu legislatif lalu, dengan total 113.462.414 suara sah. Pasangan Wiranto-Gus Solah punya “modal dasar” dari Partai Golkar sebesar 21,58 persen. Ini masih ditambah suara dukungan dari Partai PDK sebesar 1,16 persen. Anggaplah PKB menyumbang pasangan ini sebesar 10,57 persen.

Pasangan Mega-Hasyim memiliki dukungan setidaknya 18,53 persen suara dari Pemilu legislatif. Lumayan jika akhirnya PDS menggabungkan 2,13 persen suaranya.

Pasangan Amien-Siswono bermodalkan 6,44 persen suara dari PAN. Mereka cukup beruntung karena didukung oleh enam suara partai, masing-masing PBR (2,44 persen), PNBK (1,08 persen), PPDI (0,75 persen), PSI (0,60 persen), dan PNIM (0,81 persen).

Dukungan bulat kepada pasangan SBY-Kalla tentu bersumber dari Partai Demokrat sebanyak 7,45 persen. PBB dan PKPI kemudian menggabungkan suara konstituennya, masing-masing sebanyak 2,62 persen dan 1,26 persen. Terakhir, pasangan Hamzah-Agum hanya mengandalkan suara PPP sebesar 8,15 persen.

Melihat komplikasi suplai dan penyebaran suara dukungan semacam itu, dipastikan Pemilu presiden akan berlangsung dua putaran. Ini berarti, baik kandidat dari kubu partai yang menjual popularitas maupun kandidat dari kubu yang mengandalkan mesin politik, harus punya strategi jitu. Sayangnya, efektivitas strategic voting atau menghindari lawan terberat dengan cara “membantu” lawan terlemah di putaran pertama, sulit dijalankan. “Terlalu riskan, sebab dengan margin suara (modal dasar) yang kecil akan jadi bumerang bagi satu partai,” kata Riswandha.

Hingga sekarang, belum jelas suara PKB dialirkan. Pantaslah, Akbar Tandjung, ketua umum Partai Golkar, senewen atas sikap Gus Dur yang setengah hati mendukung pencalonan Gus Solah. Jika Gus Dur mau mengeluarkan semacam fatwa politik terhadap konstituen PKB – agar mendukung penuh Wiranto-Gus Solah – pasti elit Golkar tidak jantungan seperti sekarang. Kelihatannya, Akbar mulai was-was atas aksi Said belakangan ini akan menghabiskan “kapling” suara kaum nahdliyin.

Setali tiga uang, sikap politik PKS pada Pemilu presiden juga belum kentara. Padahal, suara dukungan sebesar 7,34 persen PKS menggiurkan kandidat presiden yang tengah berlaga. Di antara lima kandidat, Amien Rais lebih berharap. Dan, itu lebih pantas. Kecuali PKS mengantungi alasan khusus, seperti PBB, untuk memberikan suara dukungannya untuk SBY.

Singkatnya, pikir dulu pendapatan. Karena sesal kemudian tak berguna.

Jakarta, Juni 2004

"Ki Jajak" dalam Pemilu

PHOTO BY MSN
Meski hasilnya relatif presisi, lembaga jajak pendapat di Indonesia masih mencari legitimasi.

KANDIDAT presiden dari Partai Demokrat, Al Gore, tak punya cukup alasan untuk membenci Gallup Poll. Lembaga jajak pendapat paling berpengaruh di Amerika, ini dari awal memprediksi bahwa Gore akan memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2000. Eh, Bush yang menang.

Toh, kesalahan Gallup bisa dimaafkan, lantaran basis jajak pendapat yang digunakannya merupakan popular vote (suara nasional), bukan electoral vote (suara wilayah penentu). Kebencian para pendukung Gore justru dialamatkan kepada seteru politik, George Walker Bush dari Partai Republik. Ada yang tidak beres. Selain perolehan suara Bush yang unggul 0,5 persen dituding curang, mereka juga mengendus bau busuk di balik kemenangan Bush yang diputuskan oleh pengadilan federal.

Terlihat bahwa lembaga jajak pendapat di AS lebih memperoleh legitimasi, ketimbang lembaga peradilan. Jajak pendapat telah menjadi alat terpercaya untuk mengukur dengan akurat dan presisi pemenang pemilu sejak abad ke 19. Sampai ada pemeo: pesta demokrasi tanpa jajak pendapat, bagaikan sayur tanpa garam. Selain memenuhi rasa penasaran, “Publik berhak tahu sejak dini keputusan publik seperti apa, jika seorang calon presiden memenangi pemilihan,” ujar Mohammad Qodari, Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sejak 1948 hingga 2000, rata-rata kemelesetan Gallup 1,4 persen. Artinya, jika Gallup memprediksi si A mendapat 40 persen, hasil aktual pemilu tak lebih besar atau lebih kecil dari angka itu. Pada tahun-tahun tertentu, semisal 1972, selisih antara angka prediksi dan hasil aktual cuma 0,2 persen.

Kala itu, jauh-jauh hari Gallup sudah memperkirakan Richard M. Nixon menang telak atas McGovern. Gallup menemukan, 62 persen mendukung Nixon dan 38 persen mendukung McGovern. Bandingkan hasil survei ini dengan hasil aktualnya, yaitu 61,8 persen untuk Nixon dan 38,2 persen untuk McGovern.

Sekarang, mari kita jalan-jalan ke Filipina, menjumpai Social Weather Station (SWS). Terhitung 1992, lembaga ini merilis berbagai hasil siginya dan – ini yang penting – berhasil memprediksi pemenang pemilu. Taruhlah tahun 1998. SWS secara persis memprediksi Joseph Estrada sebagai presiden Filipina. Reputasi SWS mulai dikenal ketika berhasil memprediksi kemenangan Fidel Ramos tahun 1992.

Ramos kagum bukan alang kepalang. Dia sendiri tak yakin, sementara SWS bisa meramalkan hingga persentase kemenangannya. Ramos lantas mengontrak SWS guna mengukur sentimen publik terhadap isu-isu nasional. Setiap tiga bulan, saat rapat kabinet dimulai, Ramos membacakan hasil jajak pendapat SWS di depan para menterinya. Ini dilakukannya untuk mengetahui kinerja pemerintah dan persoalan publik yang harus segera diatasi.

Di Tanah Air, jajak pendapat tentang pemilu baru menggeliat sejak 1999. Bukannya lebih percaya pada klenik, tapi politik kekuasaan sebelumnya yang tak memungkinkan. Kegiatan mengukur opini publik yang bertautan isu politik masih tabu. Pemilu masa orde baru juga merupakan ritual politik basa-basi. Melakukan jajak pendapat tentang pemilu pastilah sia-sia, karena hasil jajak pendapat tak bisa dibandingkan dengan hasil aktual pemilu.

Pemilu 1999 ditandai oleh ramalan tokcer sejumlah “Ki Jajak”. Sebut saja tiga lembaga: Resource Productivity Center (RPC), International Foundation for Election Systems (IFES), dan LP3ES. Survei IFES yang berskala nasional, dengan baik dan benar bisa meramalkan urutan kemenangan partai. Dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), disusul berturut-turut Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Debut tersebut berlanjut pada pemilu legislatif 5 April 2004. Lembaga baru seperti LSI, Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS), dan Lembaga Kajian Demokrasi (LKaDe) bermunculan. Tiga lembaga sigi ini telah meramalkan – terbukti pula – kemenangan Partai Golkar, lonjakan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), munculnya partai baru yang diperhitungkan seperti Partai Demokrat dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Urutan partai pemenang pemilu juga bisa diintip secara tepat lewat jajak pendapat.

Namanya juga barang baru, pembeberan hasil jajak pendapat menuai beragam reaksi. Tak kurang dari ahli politik mengecam, jajak pendapat cocok di Amerika. Di sini tidak. Ciri masyarakat Indonesia yang heterogen – baik tingkat pendidikan, kelas sosial, status ekonomi maupun akses media – dijadikan alasan. “Mana mungkin bertanya pada 1.000 – 2.000 orang, tapi bisa bilang pendapat semua orang Indonesia?” begitu kira-kira. Kelompok ini bahkan menyitir ucapan terkenal seorang filsuf, Disraeli, “Ada tiga kebohongan: bohong biasa, bohong luar biasa, dan statistik.”

Praktisi jajak pendapat pun berargumen. Memang benar survei menyandarkan ilmu statistik. Asumsinya, pemilu ialah populasi (masyarakat yang telah aktual menggunakan hak pilihnya). Sedangkan jajak pendapat ialah sampel (orang-orang yang dipilih sebagai sampel). Nah, sepanjang prinsip acak (random) pada responden dipatuhi, teknik penarikan sampel dilakukan secara ketat, dan hasil survei dilaksanakan berulang-ulang secara berkala (tracking), maka hasil survei secara statistik tak beda jauh dengan populasi.

Qodari menyebut angka sekitar Rp 500 juta untuk setiap periode survei. Dari mana uang itu? Khusus LSI, didanai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Biaya sebesar itu untuk mengongkosi penyurvei yang ke luar masuk pelosok pedesaan. Mereka seringkali harus mendatangi tempat sulit yang sama untuk memverifikasi sampel.

Reaksi sinis belum surut. Yang menarik, reaksi datang dari kalangan elite politik. Tak main-main, ini melibatkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wapres Hamzah Haz. Secara umum, kali ini PDI-P yang berusaha menyangkal kesahihan jajak pendapat. Dalam kampanyenya di Pati, Jawa Tengah, Guruh Soekarnoputra secara gamblang menilai hasil jajak pendapat merupakah rekayasa. Prediksi hasil pemilu pun dicurigai sebagai upaya memengaruhi pilihan masyarakat.

Lucunya, LKaDe yang didirikan oleh sejumlah politisi gaek PDI-P seperti Arifin Panigoro dan Sukowaluyo Mintohardjo, menghasilkan temuan yang sama dengan lembaga lain. Popularitas PDI-P dan Megawati menunjukkan trend turun sejak 2003.

Lain lagi Jusuf Kalla. Tahu lewat jajak pendapat bahwa popularitasnya bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun, dia berjanji akan memperbaiki diri. Sebulan di musim kampanye, menurut survei, kenaikan popularitas terjadi pada tiga pasangan kandidat (kecuali Hamzah-Agum).

Analis politik dari Universitas Indonesia, Eep Saefullah Fatah, berpendapat, hasil jajak pendapat yang ada sekarang belum valid. “Sulit ada pemenang di putaran pertama, sehingga kita harus membayangkan putaran kedua. Oleh karenanya, survei itu sebetulnya hanya untuk menaksir siapa yang kira-kira maju ke putaran kedua, bukan memprediksi siapa yang akan menjadi presiden,” ucap Eep.

Eep membayangkan, putaran kedua nanti terjadi realiansi dan rekoalisi masing-masing kandidat yang lolos putaran pertama. Eep memprediksi, kans SBY akan besar jika berhadapan dengan Megawati pada putaran kedua. Eep dan Qodari sependapat, SBY Kalla akan menemui kesulitan bila bertemu dengan Amien-Siswono.

Pendapat ini berbeda dari telaah lembaga jajak pendapat umumnya: kemenangan SBY-Jusuf Kalla tinggal soal waktu. Menurut mereka, pasangan SBY-Jusuf Kalla tinggal menunggu lawannya pada putaran kedua. Pasangan ini justru kerepotan bila bertemu dengan Wiranto-Gus Sholah.

Rabu pekan lalu, Center for the Study of Development and Democracy (Cesda) LP3ES meluncurkan hasil surveinya. Jika di putaran kedua SBY berhadapan dengan Megawati, hasilnya diperkirakan SBY mendulang 58,7 persen suara dan Megawati 25,6 persen. SBY mendapat 61,1 persen jika berhadapan dengan Amien Rais (21,9 persen). Yang berat jika SBY harus berlaga dengan Wiranto. Diprediksi, SBY akan merebut 55,8 persen suara dan Wiranto 27,4 persen.

Apakah SBY diuntungkan oleh jajak pendapat ini? Belum tentu. Arus balik juga berlaku dalam politik yang terik.

Jakarta, Juni 2004

Lima Menguak Takdir

PHOTO BY ASIAWEEK MAGAZINE
Persaingan antarkandidat presiden 2004 merupakan pertarungan kubu popularitas melawan mesin politik. Perlu Pemilu yang benar-benar jujur untuk memastikan takdir pemenang sejati.

BELUM lama dari sekarang, Salahuddin Wahid pernah berkata kepada pers, “Saya percaya, nama presiden kita mendatang sudah ada dalam catatan Tuhan.”

Tentu saja. Tapi, sekarang, ucapan itu boleh jadi membebani Gus Sholah sendiri. Sebab, begitu Partai Golkar memilih dia sebagai calon wakil presiden, mau tak mau Gus Solah ke luar masuk pesantren. Apalagi kalau bukan ingin mencuri hati para kiai dan santrinya.

Itu pula sebabnya, lima kandidat presiden berhak mengklaim takdirnya. Wiranto, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Hamzah Haz, rela keluyuran ke pasar, terminal dan pelosok daerah untuk memperoleh mandat ilahiah. Mereka percaya, vox populi vox deo alias suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana peluang didulang, itu yang jadi soal sekarang.

Sejauh ini, belum ada analis politik yang terang-terangan memprediksi peluang kemenangan kandidat presiden. Yang samar-samar cukup banyak. Sebagian analisis mereka tersirat hati-hati, seolah khawatir dituduh partisan. Sebagian muter-muter, mungkin bingung. Sebagian lagi, kehilangan orisinalitasnya seperti di zaman orde baru.

Sukardi Rinakit, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated, belum mau menyebut nama. Pasalnya, capres yang berlaga saat ini merepresentasikan kubu popularitas melawan mesin politik. Kedua kubu sama kuatnya. Pasangan Wiranto-Gus Sholah, Mega-Hasyim, dan Hamzah-Agum mewakili kubu bermesin politik. Sementara Amien-Siswono dan SBY-Kalla mewakili kubu yang menjual popularitas.

“Jika politik bergerak linier, maka kubu bermesin politik yang akan lolos ke putaran kedua. Tapi, jika bergerak sebaliknya, peluang Amien-Siswono dan SBY-Kalla ke putaran kedua menjadi sama besar,” terang dia.

Sukowaluyo Mintohardjo, “orang dalam” Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), itu pesimistis atas pasangan Mega-Hasyim. Menurut dia, “Perolehan pada Pemilu legislatif, di mana suara PDI-P menurun, berpengaruh pada popularitas Megawati, yang ternyata juga ikut turun.”
Suko menunjuk survei Lembaga Kajian Demokrasi (LKaDe) yang dirilisnya bersama Arifin Panigoro di Gedung Aspac Kuningan, Senin dua pekan lalu. Hasil mutakhir lembaga yang dipimpinnya itu menunjukkan, 45,17 persen suara responden di 15 wilayah pedesaan memilih SBY. Hasil survei ini berselisih tipis dengan sebelumnya. Yang jelas, dalam kurun Mei-Juni 2003, ­trend popularitas Megawati dan PDI-P sudah menurun.

Awal Juni lalu, LSI dan International Foundation for Electoral System (IFES) juga meluncurkan hasil jajak pendapat serupa. Jajak pendapat di lapangan melibatkan 2.000 responden di 3.000 desa seluruh Indonesia. Hasilnya, sepanjang Mei 2004, SBY melejit di posisi teratas (49,3 persen); diikuti Megawati (15,4 persen); Wiranto (14,4 persen); Amien Rais (8,6 persen); dan Hamzah Haz (3,6 persen).

Dua lembaga ini mencatat, Megawati kehilangan 20-26 persen pendukungnya yang lari ke SBY. Sebanyak 2 persen pendukung Megawati bergeser ke Wiranto. Suara NU, yang diharapkan datang melalui Hasyim Muzadi, belum juga tiba untuk mendongkrak popularitas Megawati.
Hasil sengak jajak pendapat tadi, mencemaskan tim sukses Megawati. Mereka tetap percaya, peluang Megawati terbilang besar. Selama tiga tahun memimpin negeri ini, Megawati belum pernah melakukan kesalahan fatal. Sejumlah analis menyebut, Megawati memiliki “harta karun” dibandingkan capres lain, yaitu kharisma ayahnya, dana kampanye yang besar, posisinya sebagai presiden yang membuatnya tetap populer.

Tapi, entahlah, di kalangan internal, peluang Megawati bagai gajah di pelupuk mata tak tampak. Jauh sebelum sekarang, saat merayakan ulang tahun sekaligus meluncurkan buku memoarnya pada Desember 2002, Taufik Kiemas, sudah bersyak firasat. Menurut dia, tidak ada lagi jalan mendaki bagi karir politik Megawati, istrinya. “Dia sudah jadi ketua umum PDI-P, wapres, dan kini presiden RI. Yang ada tinggal jalan menurun,” tutur dia.

Kans Wiranto yang berlatar belakang militer tak bisa diremehkan. Aksi antikandidat mantan militer yang terus berlanjut, diperkirakan akan sama ujungnya dengan aksi penolakan politisi busuk beberapa waktu lalu: lenyap ditelan bumi. Preferensi sosok militer dalam suksesi kepemimpinan nasional sudah diduga sebelumnya. Tumbuh kekecewaan di kalangan rakyat, bahwa kepemimpinan sipil selama enam tahun terakhir tak lebih baik daripada zaman Soeharto (militer).

Mutasi yang menggeser 187 perwira TNI pada Mei lalu, melemahkan mesin politik Wiranto di kantung-kantung keluarga besar tentara. Dukungan terbesar tetap dinanti dari Partai Golkar, mesin politik yang menguasai sedikitnya 75 persen dari kepala daerah tingkat II.

Bagaimana dengan Amien Rais? Amien merupakan sosok intelektual yang tak diragukan. Namun, sosok Amien seperti ini dinilai “ketinggian” bagi akar rumput. Di mata rakyat kebanyakan, Amien terlalu banyak cingcong dan suka menghujat. Amien hanya “laku” di perkotaan dan kalangan terpelajar sebagai konstituennya. PAN juga dianggap partai “kelas menengah” atau partainya orang kampus.

Satu-satunya daya jual Amien yang tinggi, bahwa dia dikenal sebagai motor penggerak reformasi dan masih anti-KKN. Jumlah kekayaannya yang paling papa di antara seluruh pasang kandidat, menegaskan dirinya tidak serakah.

Soal popularitas, SBY telah memilikinya sejak 2003 atau sejak layar kaca kerap dipenuhi oleh gambarnya sebagai Menko Polkam. Pembawaannya yang tenang, cerdas, laku dan katanya santun, membuat banyak orang – terutama kaum perempuan – mudah kesengsem.
SBY diuntungkan oleh kerinduan masyarakat terhadap simbolisasi pemimpin di luar tokoh sentral yang ada saat ini. Namun, SBY bukan pula pualam tak bercacat. Di balik sikapnya yang percaya diri, dia seorang peragu dan suka lama saat mengambil keputusan. Satu lagi, SBY dikenal pula memiliki sejumlah penasihat spiritual beraliran kebatinan.

Hamzah Haz, apa boleh buat, tidak diperhitungkan dalam bursa kandidat presiden 2004. Dia kelihatan puas atas takdirnya sebagai RI-2; tak punya ambisi sekuat Megawati atau Amien Rais untuk merebut kursi RI-1. Dia mengira, Megawati menggandengnya kembali sebagai wapres.

Pencalonannya sebagai presiden terkesan “daripada tidak”, lantaran didaftarkan sehari sebelum batas waktu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir. Ditariknya Agum Gumelar sebagai calon wapres tak menolong popularitasnya yang lebih dulu dikenal sebagai pembela tokoh Islam “garis keras” seperti Habib Riezieq, Ja’far Umar Thalib, dan Abu Bakar Ba’asyir. Sementara itu, sentimen primordial yang diusung Agum lewat pencitraan satria tunggal Parahiyangan juga tak berarti banyak.Beberapa hari lagi masa kampanye yang tersisa, peta laga antarkandidat bisa saja berubah. Namanya juga takdir.

Jakarta, Juni 2004

Saling Silang Menjelang Putaran I

PHOTO BY WORLD NEWS
Tiga kandidat presiden bersaing sengit memperoleh dukungan melalui embusan isu tak sedap.

PUTING beliung sedang berputar-putar di atas kepala Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Megawati Soekarnoputri. Memasuki minggu ketiga musim kampanye pemilihan presiden, saling silang isu berlangsung kencang. Lihat saja pekan lalu. Setelah isu antimiliterisme, muncul isu fatwa “Mega Haram”. Kini, isu pengungkapan kembali Kasus 27 Juli, merebak untuk menemukan sasarannya.

Meski dikemas isu “anti-militerisme”, aksi yang menggelinding awal Mei silam, mengarah kepada kandidat mantan serdadu. Tak jelas siapa peniupnya. Tapi isu anti-kandidat presiden bekas jenderal ini jelas menguntungkan kandidat sipil. Syahdan, sejumlah aksi mahasiswa disponsori politisi partai yang menjagokan presiden sipil. Tudingan mengarah kepada pengurus PDI Perjuangan sekaligus Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea.

Dibanding SBY, kubu Wiranto yang paling sewot dengan isu di balik aksi anti-kandidat militer. Jangan heran, calon presiden satu ini memang paling banyak diungkit-ungkit blundernya. Dia dianggap bertanggung jawab atas huru-hara Mei 1998, tragedi Trisakti, kasus Semanggi I dan II, serta kerusuhan pasca-jajak pendapat di Timor Timur pada 1999.

Wiranto memilih terbang ke Bali, menemui Presiden Timor Leste Xanana Gusmao. Pertemuan antar-mantan panglima tersebut sekaligus upaya Wiranto “mengimbangi” derajat pertemuan antara Presiden Megawati dan Xanana, juga di Bali, 15 Mei silam. Fotonya berpelukan mesra dengan Xanana, seolah mengandung pesan khusus. Bahwa hubungannya dengan orang paling berkepentingan atas isu pelanggaran HAM di Timor Leste “baik-baik saja”.

Wiranto menemukan kembali rasa percaya dirinya. Di Kupang, Selasa pekan lalu, dia mengklaim pencalonannya sebagai presiden didukung dunia internasional. “Saya mau tanya, negara mana yang tidak mendukung jika saya terpilih menjadi presiden?” kata dia.

Belum reda isu anti-militerisme, Wiranto digoyang lagi. Kali ini soal pengerahan pengamanan swakarsa (Pamswakarsa) pada Sidang Istimewa MPR 1998. Mayjen (Purn) Kivlan Zen, mantan Kepala Staf Kostrad, mengungkapkan pengerahan Pamswakarsa atas instruksi Wiranto. Wiranto bahkan berutang sekitar Rp 5,7 miliar, biaya pengerahan Pamswakarsa yang belum terbayar. Kivlan sendiri, kala itu, koordinator yang memobilisasi Pamswakarsa.

“Kasus ini terkait dengan utang-piutang,” ujar Salim Said, analis militer, “tapi bahwa ini dapat digunakan untuk kepentingan lawan Wiranto, tentu tak terhindarkan.”

Menyusul pencalonan KH Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid sebagai wakil presiden –masing-masing mendampingi Megawati dan Wiranto– dari rahim yang sama, Nahdlatul Ulama (NU), eskalasi ketegangan di antara pendukung keduanya meningkat. Angin justru bertiup kencang ke kubu Megawati Soekarnoputri, minggu pertama kampanye. Arahnya dari Jawa Timur. Sejumlah kiai sepuh NU bertemu di pondok pesantren Raudlatul Ulum, Pasuruan. KH Mas Subadar, sang tuan rumah berfatwa, mengharamkan warga NU memilih pemimpin perempuan. Fatwa tersebut merupakan reaksi atas pernyataan kiai pro Mega-Hasyim sebelumnya. Seorang di antaranya, KH Zainuddin Djazuli, sempat menyebut para santri yang tak mendukung Mega-Hasyim sebagai murtad.

Menurut analis politik Ikrar Nusa Bhakti, fatwa “Mega Haram” kecil pengaruhnya pada tingkat konstituen. Pada sidang MPR 1999, penolakan terhadap pemimpin perempuan pernah dilontarkan para ulama Partai Persatuan Pembangunan. “Saya melihat, fatwa yang sekarang ini akan bernasib sama dengan sebelumnya. Umat tidak lagi mendengar begitu saja apa kata ulamanya,” ujar Ikrar.

Kubu SBY sementara ini cukup senang dengan hasil jajak pendapat yang berpihak kepadanya. Isu SBY berpindah agama, Partai Demokrat telah membayar sebuah lembaga survei untuk menaikkan popularitasnya, dukungan Partai Bulan Bintang yang dimaknai SBY mendukung Piagam Jakarta (syariat Islam), hingga sebagian besar pengurus Partai Demokrat beragama Kristen, mewarnai persaingan sengit antar-kandidat presiden.

Terakhir, isu pengungkapan kembali kasus 27 Juli 1996 berembus dari Makassar. Jaksa Agung MA Rachman menyatakan, pihaknya telah menerima pengembalian berkas perkara dari Tim Koneksitas 27 Juli. Salim Said menilai, “Meski Jaksa Agung mengatakan ada petunjuk baru soal kasus 27 Juli, tapi sulit bagi saya untuk percaya itu tanpa motif politik.” Siapa pun tahu kasus tersebut cepat atau lambat menyeret SBY, yang waktu itu Kepala Staf Kodam Jaya.

Isu gres ini ditengarai sebagai tekanan kubu Megawati ke kubu SBY. Selama ini, persaingan sengit antara kubu Megawati dan SBY sebatas “lucu-lucuan”. Ketika muncul jargon “SBY = Semua Bilang Ya”, kubu Megawati memplesetkan “Seperti Brutus dan Yudas”.

Persaingan antara Wiranto dan SBY sama dahsyatnya. Terlepas dari money in politics, kemenangan Wiranto dalam konvensi Partai Golkar medio April 2004, bukanlah sebuah kebetulan. Pesannya jelas! Wiranto harus muncul untuk menghadang langkah SBY menuju Istana Merdeka.

Dalam situasi “normal”, Golkar tentu lebih suka menjagokan orang-orangnya di dalam struktur organisasi. Ia juga ingin membersihkan diri dari stigmatisasi peran negatif politik militer dalam tubuh partai selama ini. Namun, pesona SBY memberi makna personal terhadap sosok Wiranto sebagai energi almasih bagi Golkar.

Di atas permukaan – wilayah resmi yang bisa diakses media massa – persaingan sengit di antara mereka tak kelihatan. Tapi, kini, para pejabat tinggi TNI gerah karena pertarungan SBY versus Wiranto mulai memasuki “wilayah terlarang” dengan memanfaatkan sumber-sumber intelijen dan garis komando. TNI yang sejak lama terfragmentasi akibat persaingan patron dan klik-klik di seputar Yayasan Eka Paksi, “mesin uang” TNI, kini terkotak-kotak serta melebar karena tak adanya figur kuat di situ. SBY, mantan Menko Polkam, menguasai jalur intelijen. Sementara Wiranto, mantan Panglima TNI, menguasai jalur komando.

Persaingan keduanya merambat ke wilayah sipil. Kerusuhan Ambon dan Makassar dua bulan terakhir juga tak lepas dari persaingan ini. Kerusuhan di dua tempat itu ditengarai rekayasa capres eks militer. Tujuannya jelas, bahwa Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang kuat, yakni militer. Toh, dua kasus tadi memberi kadar pengaruh yang berbeda terhadap SBY dan Wiranto. Kasus Ambon secara khusus merugikan Wiranto. Saat itu, kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang berpawai dalam kawalan polisi, tiba-tiba diserang segerombolan massa tak dikenal, hingga kerusuhan terjadi. Ini mengingatkan huru-hara Mei 1998, dengan modus yang sama menempatkan Wiranto sebagai dalang kerusuhan.

Kerusuhan Makassar direkayasa untuk mempermalukan SBY, karena terjadi di basis wilayah Jusuf Kalla. Kasus ini bernuansa sangat politis, dilihat dari keputusan reaktif yang diambil Kapolri dengan memecat jajarannya – Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek setempat – sehari setelah penyerbuan di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) berlangsung. Bandingkan dengan tahun lalu di kampus yang sama, tatkala digelar demo menolak kenaikan tarif angkutan umum. Demo berbuntut kerusuhan yang menewaskan empat mahasiswa dan mencederai ratusan mahasiswa tersebut, tak mengharuskan Kapolri bertindak seperti sekarang.

Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, bahkan untuk satu dua pekan ke depan. Soalnya, banyak peristiwa serbakebetulan akhir-akhir ini. Peristiwa yang diwarnai saling silang isu dengan akhir yang sama: teka-teki silang.

Jakarta, Juni 2004

Giliran Pelanduk Bicara

PHOTO BY —¤ŒR•ºŽm
Kesaksian Kivlan Zen soal pengerahan massa Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) pada Sidang Istimewa 1998, mengganggu jalan Wiranto ke pentas politik.

HARI belum larut malam, Rabu (02 Juni 2004). Mayjen (Purn) Kivlan Zen berada di ruangan kerjanya di gedung Yayasan Eka Paksi, Medan Merdeka Timur 7, Jakarta Pusat, bersama tiga orang lelaki bertubuh gempal. “Mereka dulu yang memimpin Pamswakarsa di lapangan,“ kata Kivlan.

“Apa pun risikonya, akan kita hadapi. Semua bukti-bukti sudah kita pegang,” ujar Kivlan kepada lawan bicaranya malam itu.

Segepok dokumen lusuh dalam map setengah robek, dihamparkannya di atas meja. Puluhan foto – diantaranya sesosok tubuh telanjang terkapar di atas aspal – beberapa buku kuitansi, sebuah cakram film, dan catatan keuangan menggambarkan apa yang pernah didengar masyarakat pada 1998 tentang pengamanan swakarsa (Pamswakarsa).

Sejak Senin pekan lalu, kesaksian Kivlan mengenai peristiwa di balik Sidang Istimewa (SI) MPR 10 - 13 November 1998 “menyengat” Jendral (Purn) Wiranto, calon presiden Partai Golkar. Pada acara diskusi buku Politik Huru-hara Mei 1998 di Hotel Sahid, Kivlan mengungkapkan bahwa pengerahan Pamswakarsa pada saat itu adalah atas instruksi Wiranto. Wiranto bahkan berutang sekitar Rp 5,7 miliar, biaya pengerahan Pamswakarsa yang belum terbayar.

Kesaksian tersebut dibantah Wiranto keesokan harinya. Melalui Ketua Tim Hukum litigasinya, Yan Juanda Saputra, Wiranto menilai Kivlan telah berbohong. Pengerahan Pamswakarsa tak pernah melibatkan Kostrad. Tidak juga Wiranto. Sebaliknya, Kivlan menuduh Wiranto yang berbohong.

Perseteruan ini tak luput dari buntut isu rivalitas antara Wiranto dan Prabowo enam tahun silam. Dua orang jenderal ini saling berebut pengaruh di depan puncak piramida kekuasaan orde baru, Soeharto. Yang satu bekas ajudan presiden (1989 – 1993), satu lagi menantu presiden. Hampir bersamaan pada awal 1998, masing-masing memperoleh jabatan Pangab (kemudian Menhankam) dan Pangkostrad.

Bagai dua gajah bertarung, Kivlan yang waktu itu Kepala Staf Khusus Kostrad bak pelanduk terjepit di tengah-tengah. Wiranto menuding Kivlan pendukung Prabowo. Sementara Prabowo menuding Kivlan pendukung Wiranto.

Rivalitas Wiranto - Prabowo menemukan medan pertempuran baru menjelang Mei 1998. Sejenak, naiknya Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden, membuat posisi Prabowo di atas angin. Kasus penculikan sejumlah aktifis mahasiswa yang menyeret Prabowo ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP), membuat Wiranto “tak ada lawan.” Prabowo lantas dipindahkan ke Dansesko ABRI di Bandung, pada 22 Mei 1998. Kivlan? Setelah atasannya, Prabowo, digantikan oleh Jamari Chaniago, Kivlan dicopot dari Kostrad pada 20 Juni 1998. Selanjutnya, tak punya jabatan, tak punya meja.

Sampai kemudian menjelang SI MPR. Banyak pihak yang menyebut dirinya tokoh reformasi khawatir SI MPR hanya untuk memuluskan langkah Habibie terpilih kembali menjadi presiden. Hingga muncul gagasan pembentukan presidium, seperti Pemerintahan Koalisi Nasional. Di mata TNI, ini mencemaskan. Betapa pun TNI mendukung pemerintahan yang sah, dalam hal ini Habibie, hingga diselenggarakan Pemilu.

Sepekan sebelum SI, 4 November 1998 pukul 15.30, Kivlan dipanggil Wiranto di kantor Menhankam, Medan Merdeka Barat. Wiranto menginginkan ada kelompok massa dalam jumlah besar yang dapat mengimbangi kelompok massa anti SI MPR. TNI/Polri trauma pada Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang menghadapkan aparat dan massa di lapangan.

Atas saran Jimly Asshiddiqie, staf presiden, malam sebelumnya di rumah Habibie, Wiranto menunjuk Kivlan untuk memobilisasi massa pendukung SI. Wiranto juga mendengar bagaimana Kivlan berhasil mengosongkan gedung MPR/DPR dari pendudukan mahasiswa pada 22 Mei 1998.

Waktu itu, atas perintah Prabowo, Kivlan menggalang pelbagai simpul gerakan dengan menghimpun sekitar 50 ribu orang. Pertemuan dengan Wiranto berakhir setelah dipastikan pembiayaan “operasi rahasia” tersebut kelak berasal dari Habibie (dialokasikan Rp10 miliar dari dana non-budjeter Bulog). Kontak selanjutnya dilakukan melalui seorang penghubung, Kolonel Adityawarman.

Pertemuan digelar lagi pada 9 November 1998. Kali ini Wiranto tuan rumahnya, di jalan Denpasar Raya. Hadir antara lain Pangdam Jaya Djaja Soeparman, Kapolda Noegroho Djajoesman, dan Kolonel Adityawarman. Noegroho mencetuskan nama Pamswakarsa bagi kelompok massa pendukung SI. Sementara itu di luar rumah Wiranto, massa yang didrop dari berbagai wilayah Indonesia telah mencapai sekitar 30 ribu orang. Mereka diinapkan ala kadarnya di seputar Senayan, dengan pusat apel di parkir Timur. Pertemuan di rumah Wiranto menyepakati, tentara dan polisi membekingi operasi Pamswakarsa dari belakang.

“Saya kira masuk akal jika Wiranto memberikan perintah lisan kepada saya,” kenang Kivlan, “karena kalau resmi, maka akan berbahaya. ABRI dianggap mengadu domba sesama massa.”

Sukses operasi Pamswakarsa mengamankan SI MPR, ternyata tak didukung oleh kelancaran “gizi.” Hingga SI berakhir, “panglima” Pamswakarsa Kivlan Zen baru menerima Rp 1,25 miliar dari Jimly Asshiddiqie pada 10 November 1998. Padahal, akomodasi dan operasi Pamswakarsa menghabiskan Rp 7 miliar. Masih ada tunggakan utang sebesar Rp 5.770.631.700. “Kita utang makan selama delapan hari kepada rumah makan Padang se-Jakarta,“ terang Kivlan. Utang itu baru dibayar, menurut Kivlan, setelah dapat sumbangan dari beberapa pengusaha.”

Kondisi itu membuat Kivlan mulai gusar. Untuk menutupi sebagian utang lainnya, dia merelakan rumah dan mobilnya dijual. “Rumah itu luas tanahnya 120 meter persegi pemberian Faisal Tandjung dan sedan Toyota pemberian Setiawan Djodi,” kata Kivlan.

Usahanya untuk menagih tunggakan, baik kepada Wiranto maupun Habibie, gagal total. Wiranto mengaku belum menerima sisa uang itu dari Habibie. Habibie mengaku sudah memberikannya kepada Wiranto. Lalu mana yang benar? Kivlan menyilakan masyarakat membuka kembali arsip media tentang pengakuan Wiranto yang telah menerima dana non-budjeter Bulog untuk pengerahan Pamswakarsa.

Kegusaran Kivlan sampai di ubun-ubun tatkala Wiranto meluncurkun bukunya, Bersaksi di Tengah Badai, April 2003. Kepada Majalah Forum Keadilan edisi awal Mei 2003, Kivlan menyatakan, “Pernyataan Wiranto yang mengatakan Pamswakarsa murni upaya masyarakat adalah bohong.”

“Saya juga sudah ingatkan kepada tim sukses Wiranto sebelum dia ikut konvensi (Partai Gokar), agar masalah uang itu diselesaikan. Saya tidak rela,” tutur Kivlan.

Fadli Zon, penulis Politik Huru-hara Mei 1998 menilai, kesaksian Kivlan dapat dipercaya untuk menguji sejarah, terutama pergolakan sepanjang 1998 di Jakarta. “Waktu menulis buku itu di luar negeri, sebetulnya saya berusaha menghubungi dia, tapi nggak pernah ketemu,” tutur Fadli, “baru saat peluncuran pertama 23 April lalu saya ketemu.”

Menurut Fadli, cara untuk menguji apakah Kivlan berbohong atau tidak, melalui pengadilan. Pekan lalu, dalam jumpa persnya Yan Juanda Saputra memang berniat mengajukan somasi setelah pihaknya berkonsultasi dengan Mabes TNI.

“Mau menuntut saya, silakan, kita siapkan,” kata Kivlan dengan membantah dirinya dipakai kepentingan kandidat presiden lain untuk memperburuk citra Wiranto, “ini saya buka semua. Pasti habis dia.”

Wah, pe-er Wiranto dan tim kelihatannya bertambah banyak.

Jakarta, Juni 2004

Mangkir, Itu Soalnya

PHOTO BY DPR
Kinerja mutakhir DPR praktis kedodoran sepanjang 2003-2004. Nasib 47 Rancangan Undang Undang (RUU) terbengkalai.

ACHMAD Sujudi enggan berdiri sejak pukul 13.30. Pandangannya terpaku pada kertas kerja di atas meja. Sesekali dia menyeringai. Rapat dibuka oleh pimpinan pada menit ke 25 dari jadual semula, pukul 14.00. Tak lama berselang, sidang diskors 10 menit. Maklum, kuorum belum tercapai. Sidang kembali dibuka pukul 14.50. Kali ini yang hadir malah jauh lebih sedikit, 16 anggota DPR, ketimbang sebelum diskors. Hari itu, Rabu pekan silam, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi bersama Komisi VII DPR sedang membahas RUU Praktik Kedokteran.

Pembahasan RUU tersebut dilakukan simultan oleh dua kelompok sidang dalam dua ruangan yang terpisah. Sidang pertama, disebut lobi internal komisi. Sidang kedua, itu tadi, yang dihadiri oleh Pak Menteri. "Kalau nggak begini, RUU ini nggak bakalan selesai," ujar Iping Somantri, Ketua Komisi VII DPR, bergegas masuk ke ruangan untuk memimpin sidang.

Hari-hari ini Iping dkk memang sedang pasang "gigi satu," tancap gas. Sebelum masa kerjanya paripurna per 30 September 2004, komisinya harus membahas tujuh RUU bersama pemerintah. Yaitu, RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Asuransi Kesehatan Nasional, RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional, RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, RUU Kesehatan, serta RUU Praktik Kedokteran.

Dalam hitungan sebenarnya, masa kerja efektif DPR tak sampai dua bulan. Karena sisa waktu yang ada harus dikurangi dua kali masa reses, 16 Juli - 15 Agustus dan 16 - 30 September. Ini berarti, DPR cuma punya waktu bersidang sekitar 40 hari. Padahal, DPR saat ini menyisakan 47 RUU yang harus dibahas. Jadi? "Saya kira, sulit bagi kami untuk membahas seluruh RUU yang ada," kata Moeryono Aladin, anggota Komisi VII dari Fraksi TNI/Polri.

Jika begitu, ucapan Soetardjo Soerjogoeritno, Wakil Ketua DPR, ada benarnya. Senin dua pekan lalu, usai sidang paripurna yang menetapkan empat RUU, dia mengeluhkan kinerja koleganya. "Menumpuknya RUU yang belum dibahas itu karena banyak anggota DPR yang mangkir bersidang," sesal Mbah Tardjo. Akibat mangkir, jelas, sidang ditunda hingga mencapai kuorum. Dia mencontohkan, sidang yang dipimpinnya terpaksa diskors satu jam agar kuorum tercapai.

Hal yang sama juga dialami oleh Tosari Wijaya, juga wakil ketua DPR. Senin pekan lalu, dia terpaksa membatalkan rapat purna pengesahan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda S. Goeltom.

Antara kuorum dan target waktu sudah klasik di kalangan DPR. Serba salah. Di Komisi VII, misalnya, ada kesepakatan bahwa kuorum tak berarti 2/3 dari seluruh anggota hadir. "Jika sudah terwakili oleh anggota fraksi, sidang komisi bisa dimulai," jelas Moerjono, "kecuali untuk tahap pembahasan akhir." Tentu agar sidang pembahasan berlangsung efektif dan lekas. Tapi, keterwakilan kualitatif ala Komisi VII ini bisa berarti pembiaran terhadap praktik mangkir. Anggota DPR supersibuk macam Arifin Panigoro di Komisi VII bisa mendapat permakluman.

Selama masa sidang 2003-2004, DPR mencatat 16 kali penundaan rapat badan musyawarah (Bamus). Rapat Bamus baru marak bila sarat kepentingan politik. "Kalau bicara impeachment atau Pansus Indosat baru full," ujar Zain Badjeber, Ketua Badan Legislasi DPR.

Sepanjang satu trimester pertama 2004 atau masa sidang III, DPR baru mengegolkan empat RUU. Bandingkan trimester sebelumnya, ada 19 RUU. Total jendral, hingga kini ada 155 RUU yang berhasil ditetapkan sebagai UU sejak 1999.

Di luar faktor Pemilu, Moerjono justru menunjuk beban kerja anggota DPR. "Terlampau banyak RUU yang harus dibahas," kata dia. Arus usulan RUU yang selama ini begitu deras, di satu sisi memperlihatkan sikap akomodatif DPR. Di sisi lain, hal tersebut tak diikuti pemilahan persoalan berdasarkan skala prioritas. Belum lagi derajat respons pemerintah terhadap suatu RUU.

Toh, Mbah Tardjo sudah jatuh kata. "Nggak ada istilah carry over. DPR yang akan datang membikin undang-undang sendiri. Yang sekarang, ya sekarang," tekad dia bulat, sebulat bulatan Moncong Putih, partainya. Entah bagaimana caranya.

Jakarta, Juni 2004