Enak Dibaca, tapi Tak Perlu

PHOTO BY ANONYMOUS
JUMAT dua pekan lalu, saya berada di Yogyakarta atas undangan lembaga pers mahasiswa sebuah universitas swasta. Mereka ingin “menguji” kritik saya terhadap pers yang nyaris rutin belakangan ini. Terlepas dari apakah menguntungkan atau tidak pihak-pihak yang berseteru dengan pers, bagi saya, kritik selama ini bertujuan meningkatkan mutu jurnalisme kita.

Alih-alih membahas masalah reportase, akhirnya saya didaulat untuk mengulas isu Tempo vs. Tomy Winata. Jujur saja, berbicara di depan aktivis pers mahasiswa tentang topik ini bikin saya tak nyaman. Saya menyadari, mereka tak membutuhkan penjelasan normatif sebagaimana kuliah dosen. Tapi, saya juga tak ingin menyakiti hati mereka dengan penjelasan “tanpa tedeng aling-aling”, sehingga terkesan “orangnya TW”. Betapa pun, mereka “murid” setia Tempo. Ini terlihat dari majalah mereka yang, menurut saya, tampilan dan isinya ketempo-tempoan.

Tiga hari kemudian atau Senin pekan lalu, saya sudah di Jakarta ketika Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti dituntut dua tahun penjara oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bersama dua wartawannya, Ahmad Taufik dan Tengku Iskandar Ali, Bambang didakwa melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong di majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003.

Persidangan mengingatkan saya pada pertemuan di Yogya. Kami berdiskusi panjang lebar, terutama soal “berita bohong” bertitel Ada Tomy di ‘Tenabang’?. Seseorang bertanya, dapatkah wartawan dituntut selama menjalankan pekerjaan jurnalistiknya? Kalau media sebesar Tempo saja bisa dituntut, bagaimana media kecil? Ada lagi yang bertanya, haruskah sumber anonim tetap dilindungi jika ternyata ia memberikan keterangan palsu untuk kepentingan pribadinya? Ada pula yang bertanya, jika Tempo kelak divonis bersalah, hukuman apa yang pantas dijatuhkan?

Kalau boleh memilih, saya lebih suka menerangkan jasa-jasa Tempo yang menginspirasi lahirnya wartawan-wartawan berbakat di negeri ini, ketimbang menunjukkan kesalahan yang pernah dibuatnya. Sebab, kesalahan bisa datang setiap waktu di media sekaliber apa pun.

Celakanya, kebanyakan media berusaha mempertahankan kesalahan seolah sedang mempertahankan warisan leluhur. Keheranan seperti “bagaimana mungkin media sekaliber Tempo bisa melakukan kesalahan?”, mengandaikan media memiliki klaim atas satu-satunya kebenaran. Jelas ini salah.

Kasus hukum Tempo vs. TW menarik bukan saja melibatkan “orang besar” (Goenawan Mohamad) di satu sisi dan “orang kuat” (Tomy Winata) di sisi lain. Lebih menarik perhatian saya, bahwa kasus ini mencontohkan beginilah jadinya apabila media mempertahankan klaim atas kebenarannya. Ia terseret oleh usaha-usaha pragmatis – dari cara penggalangan opini, ajakan solidaritas yang mengatasnamakan pers nasional, stigmatisasi, hingga mendikotomikan antara KUHP dan UU Pers – demi memenangi suatu perkara .

Sebagai institusi sosial yang melayani kepentingan publik, media sekelas Tempo pantas menyediakan suatu layanan memadai – tempat ia sejak dini mengukur tingkat kredibilitasnya – atas bantahan atau protes publik. Dari situlah, ia mulai melakukan verifikasi dan memberitahukan kepada publik apa pun hasilnya. Sebab, kredibilitas adalah motif wartawan yang transparan. Publik tak mengharapkan kesempurnaan. Mereka mengharapkan itikad baik. Hanya itu.

Sejenak, kita kembali ke tahun 2002, saat pengacara Adnan Buyung Nasution mengadukan keprihatinannya atas pemberitaan Tempo terbitan 20-26 Mei kepada Dewan Pers. Ia menilai, laporan utama bertajuk The Untouchables merupakan trial by the press, melanggar asas praduga tak bersalah, dan tak akurat.

Pemberitaan tadi membuat posisi Buyung dilematis. Pertama, ia merasa punya hubungan emosional dengan Tempo sejak awal berdirinya. Kedua, Sjamsul Nursalim, penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang menjadi tokoh utama pemberitaan Tempo itu, adalah klien kantor pengacara Adnan Buyung Nasution & Partners.

Buyung mengeluh karena telah mengirimkan hak jawabnya, “Namun tak satu pun kata yang simpatik muncul sebagai balasan atas hak jawab kami.” Ia berkata, “Tempo dengan angkuhnya bertahan dengan pendapat bahwa mereka telah memuat keberatan secara proporsional, dan liputan berdasarkan reportase lapangan, informasi sejumlah sumber terpercaya dan dokumen otentik.”

Masih tahun yang sama, sebulan setelah itu, majalah bulanan Pantau menuai protes keras dari sumber beritanya. Memang tak ada hubungannya dengan Buyung, tapi ini memperjelas bagaimana sebaiknya sebuah media meletakkan ikhtiar untuk mengejar kredibilitas.

Pada edisi Juni 2002, Pantau menurunkan berita berjudul Gaji Khusus Wartawan Padang dalam rubrik Obrolan dari Utan Kayu. Intinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengalokasikan dana bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk wartawan. Penerima bantuan terdaftar 25 orang; Rp200 ribu per bulan per orang. John Edward Rhony selaku koordinator Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat, mengakui hal itu, bahkan ia ikut mengambil jatah.

Protes datang dari Sri Rahayu Ningsih (koresponden harian Sinar Harapan) dan Bonar Harahap (Media Indonesia), yang membantah telah menerima “gaji khusus” dari DPRD. Mereka tak merasa dikonfirmasi oleh penulis laporan, John Nedy, sambil menyesalkan kebijakan Pantau yang menurunkan laporan setengah matang itu.

Majalah sebesar kutu ini lantas menerbangkan Andreas Harsono, sang pemimpin redaksi, ke Padang untuk melakukan verifikasi dan mengambil alih tanggung jawab masalah. Ia bertemu lebih dari 20 orang di sana. Mulai dari John Nedy, Ningsih, Bonar, John Edward Rhony, serta wartawan lain yang terkait dengan daftar penerima jatah, Bupati Pasaman Baharuddin Raban, hingga Ira Azhar (pacar John Nedy).

Verifikasi difokuskan pada prosedur reportase, penulisan, dan penyuntingan berita, mengingat banyak informasi saling bertentangan. Tujuannya, untuk membedakan mana gosip, mana opini, spekulasi, dan fakta.

Temuan di lapangan menunjukkan, ada kekeliruan dalam prosedur reportase. Wawancara utama dengan Ningsih, Bonar, dan wartawan lain sebagai sumber berita, dilakukan John seusai rapat pembentukan suatu organisasi wartawan di kantor Padang FM. John ikut rapat sehingga muncul kesan, ia tak membuat jarak yang cukup independen terhadap sumber-sumbernya. Ada nuansa perkawanan, ada interpretasi itu “obrolan”, meski John menyebut “wawancara untuk Pantau”.

Catatan John juga kurang lengkap; tak ada tanggal wawancara – sesuatu yang esensial dalam reportase. Ketika mewawancarai Israr (Mimbar Minang) di tempat lain, tak ada kalimat, “Saya ingin jadi wartawan yang baik.” Kalimat itu dikreasi John. John melihat daftar nama wartawan penerima uang, tapi tak mendapatkan fotokopi daftar plus tandatangan mereka yang mengambil jatah. Kekeliruan prosedural ini membuat John tak tahu bahwa Ningsih dan Bonar, kendati tercantum dalam daftar, tak mengambil uangnya.

Laporan John masuk ke redaksi pada Maret 2002. Redaksi menyunting beberapa bagian naskah. Salah satunya, judul, yang semula berbunyi Gaji Khusus dari APBD. Redaksi mengirimkan naskah tersebut ke penulisnya di Padang untuk kemungkinan perbaikan, pada 6 Mei. Naskah dikembalikan ke redaksi pada 7 Mei dengan satu perbaikan. Keesokan harinya, Harsono mengirim naskah ke redaktur bahasa Heru Widhi Handayani dengan tembusan John Nedy. Pada 17 Mei, redaktur rubrik Irawan Saptono menelepon John sekali lagi untuk pemeriksaan final.

Hasil temuan dan mekanisme kerja tersebut dipublikasikan di Pantau edisi Juli 2002. Pada rubrik ralat yang menghabiskan satu halaman penuh, Pantau menilai laporan wartawannya benar dalam esensi, bahwa DPRD Sumatera Barat mengalokasikan bantuan dana untuk wartawan. Dari 25 wartawan, benar bahwa mayoritas di antaranya mengambil uang itu.
Laporan juga benar, karena mempertanyakan independensi wartawan bila mereka menerima uang. Menurut Pantau, diam-diam ada wartawan Padang kagum pada keberanian John Nedy.

Tak mudah seorang wartawan meliput sepak terjang wartawan lain dalam kasus yang beraroma fulus. Pada halaman berbeda, Pantau memuat surat dari Wakil Ketua DPRD setempat, Syahrial, yang menguatkan bantahan Ningsih dan Bonar.

Tak pelak, Pantau meminta maaf kepada Ningsih, Bonar, Sinar Harapan, dan Media Indonesia. “Kepada John Nedy akan diberikan sanksi internal sekaligus bimbingan untuk jadi wartawan yang baik,” tulis Pantau.

Penjelasan demikian, menegaskan adanya pengambilalihan tanggung jawab secara tertulis, dari John ke pimpinan redaksi. Harsono berdalil, “Ini perlu karena seorang redaktur dituntut bersikap ksatria. Ia punya hak veto menaikkan atau menurunkan suatu naskah, ia pula yang harus memikul tanggungjawabnya.” Saya ragu Tempo telah melakukan hal yang sama. Tapi, apakah semestinya Tempo perlu meniru sikap Pantau? Tidak juga. Mungkin saja Tempo merasa punya banyak duit ketimbang Pantau untuk membayar pengacara. Siapa tahu?

Jakarta, Juli 2004

Semwa Caples Temen Owe

ILLUSTRATED BY KOMPAS
Tak semua cemoohan seputar pemilu dan capres merupakan kampanye hitam. Sebagian besar lebih bermaksud menghibur daripada menyakiti.

Lupakan dulu kemenangan fenomenal SBY yang sekarang sudah bisa menyimpul senyum itu. Sekarang, simak berita terkini: Kalau kalah, Wiranto akan jadi Satpam; Megawati kembali jadi ibu rumah tangga; Amien Rais kembali jadi dosen; SBY jadi kutubuku; dan Hamzah Haz akan jadi penghulu untuk dirinya sendiri.

Entah dari mana sumbernya, pesan singkat semacam itu beredar sejak dua pekan lalu. Seperti virus, ia menyebar ke mana-mana. Media cepat saji yang digunakan umumnya ponsel dan internet. Puluhan milis (mailing list) atau berbagai kelompok diskusi dunia maya selalu saja disusupi “tamu tak diundang”. Apalagi kalau bukan membawa “barang dagangan” alias kampanye.

“Kampanye melalui SMS atau internet itu tingkat kepercayaannya rendah,” tutur Effendi Gazali, peneliti komunikasi politik pascasarjana Universitas Indonesia.

Betul juga. Modus penipuan kuis berhadiah yang telah menelan banyak korban acapkali didahului oleh pesan singkat via telepon angin. Tapi, sejauh tak menyangkut uang, pesan semacam itu justru menambah teman daripada mencari musuh.

Tak banyak orang tahu jika SBY punya lagu favorit selain Ada Pelangi di Matamu dari grup band Jamrud. Terkait dengan pencalonannya – ini bercanda, lho – ia menyukai lagu I Believe I Can Fly. Megawati kali ini lebih suka lagu Beatles, Don’t Let Me Down. Amien Rais kelihatannya memilih tembang Elvis Presley, It’s Now or Never. Hamzah Haz jatuh hati pada album dangdut Basofi Sudirman, Tak Semua Lelaki. Wiranto, yang sempat belajar teknik bernyanyi pada kelompok musik Dewa, kabarnya menyukai lagu pop lokal, Lupakan Saja.

Beberapa saat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan lima capres dan cawapres, taipan Indonesia, Liem Sioe Liong dikabarkan senang. Oom Liem bilang: Haiyaaa … telnyata semwa caples temen owe. Ada Pak Oei Lan To, Cik Meh Gwa, Koko Aming, Koh Shu Sie Lauw, sama Ham Tsa … semua sodala owe.

Sehari menjelang pemilu presiden 5 Juli silam, beredar pesan singkat begini: Saya tahu pilihan yang cocok untuk Anda. Coba hitung, umur Anda x 2 + 8 : 2 – umur Anda – 2. Selamat memilih. Kalau sudah coba menghitung, Anda pasti tahu tim sukses mana yang mengirim pesan tersebut.

Demi yel-yel kampanye, tim sukses Megawati tergolong kreatif. Dalam rangka mematut-matutkan pasangan ideal capres, diusunglah jargon “Mega-Muzadi Jadi”. Terhadap lawan, dibuatlah “Wiranto-Gus Sholah Salah”, “Amien-Siswono No”, dan “SBY-Kalla kalah”. Entah kenapa Hamzah-Agum tak kebagian.

Tanya Jawab Seputar Pemilu

Mengapa dalam kampanye, parpol-parpol senang membodohi rakyat?Sebab kalau pintar rakyat tak akan pilih parpol-parpol itu. Orang pintar pilih Tolak Angin.Mengapa kampanye PPP selalu ramai?
Sebab, setiap suami membawa empat istri.

Mengapa sampai kapan pun bulan bintang tak akan menang?
Sebab, masih ada Matahari.

Mengapa Gus Dur, konon, selalu menutup doanya dengan “inggih, inggih”?
Sebab, ia tak ingin bilang “Amiin ... amiin”.

Beri contoh partai-partai sealiran.
Partai Keadilan Sejahtera, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Buruh Sejahtera.

Mengapa perilaku PDI-P sering disamakan dengan perilaku Partai Golkar?
Karena, Mega artinya sama dengan Akbar.

Jabatan apa yang cocok diduduki oleh Amin Rice?
Kepala Bulog.

Siapakah musuh terbesar PDI-P?
Taufik Kiemas, karena sudah sering dia menggoyang Mbak Mega.

Di mana SBY sekarang?
Yo mesti ae ndhek Jawa Timur, yo opo se?

Jakarta, Juli 2004

Maaf Selebar Empat Kolom

ILLUSTRATED BY ANONYMOUS
Tak banyak orang tahu cerita ini. Waktu itu, pertengahan Juli 2003. Usai mengikuti rapat persiapan penerbitan majalah Pantau baru, saya menghabiskan sisa waktu sore hari bersama Andreas Harsono di sebuah kafe Mal Pondok Indah. Ini pertemuan pertama kami, sejak Pantau yang dipimpinnya disudahi hidupnya oleh Goenawan Mohamad, selaku Direktur Utama Institut Studi Arus Informasi (ISAI), pada Maret 2003.

Saya menanyakan ihwal penghentian penerbitan Pantau yang diwarnai isu memburuknya hubungan antara Harsono dan atasannya itu. Seperti biasa, dia terkesan hati-hati menjawab pertanyaan. “Sebagai teman, saya tetap baik dengan Pak Goen. Bagaimana pun, dia guru sekaligus ayah saya,” kata Harsono.

Dia mengenang, bagaimana GM punya peranan besar baik dalam kehidupan maupun karir kewartawanannya. Mereka punya “guru besar” yang sama, Bill Kovach, saat memperoleh beasiswa Nieman di Universitas Harvard, AS. Bedanya, GM berangkat ke sana tahun 1989, Harsono tahun 1999. Pendek kata, hubungan keduanya begitu dekat, sedekat gigi dan bibir. Meski begitu, “Dalam hal jurnalisme, kami berbeda,” ujar Harsono tersenyum. Kecut.

Beberapa pekan sebelum Pantau di bawah ISAI tamat atau sesaat setelah majalah Tempo digugat oleh pengusaha Tomy Winata (TW), GM mengajak Harsono bicara. Mereka membicarakan peluang-tantangan menghadapi TW di meja hijau. GM menandai kasus ini merupakan “perang” melawan ancaman kebebasan pers. Dari aspek jurnalisme Harsono menilai, dalam kasus pemberitaan Ada Tomy di Tenabang?, Tempo melakukan kesalahan. Terutama menyangkut sumber anonim yang diragukan kredibilitasnya. Harsono melukiskan, berita besar yang ditulis wartawan Tempo tidak menjalani verifikasi (proses pembuktian) yang memadai. Atas dasar itu, Harsono menyarankan agar Tempo mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada TW. “Menurut saya, mengakui salah juga bagian dari jurnalisme,” cetus Harsono.

Braaak!

Sebuah gebrakan meja menghentikan Harsono bicara. Arahnya dari tempat GM duduk. GM lantas berdiri. Seraya menuding, dengan suara bergetar dia berkata, “You choose your way, I choose my may!”

Setahun setelah peristiwa yang tak dilupakan Harsono itu, awal pekan lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis GM untuk meminta maaf kepada TW. Bukan dalam kasus majalah Tempo, tapi kesrimpet oleh pernyataan GM sendiri yang dimuat di harian Koran Tempo edisi 12 dan 13 Maret 2003. Dalam edisi tersebut, GM menyebut, “Jangan sampai negara ini jatuh ke tangan preman, dan jangan sampai negara ini jatuh ke tangan Tomy Winata.” Majelis hakim memerintahkan GM untuk memuat pernyataan maafnya di halaman depan Koran Tempo, berukuran empat kolom x 15 cm, selama dua hari berturut-turut.

Dibandingkan dengan putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan atas kasus pemberitaan berjudul Gubernur Ali Mazi Bantah Tomy Winata Buka Usaha Judi (Koran Tempo, 6 Februari 2003), putusan kali ini sebetulnya sangat proporsional. Selain menolak gugatan materiil dan imateriil dari pihak TW – masing-masing sebesar Rp 1 miliar dan Rp 20 miliar – pihak tergugat cukup memuat pernyataan maafnya di harian Koran Tempo. Cukup dua hari saja.

Bandingkan dengan putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan akhir Januari silam. Selain Koran Tempo bersama Bambang Harymurti serta Dedi Kurniawan menanggung secara renteng ganti rugi 1 juta dolar AS, mereka pun diperintahkan untuk memuat pernyataan maaf selama tiga hari di 14 media cetak (delapan koran, enam majalah) dan 12 media elektronik dalam/luar negeri (CNN, CNBC, BBC) pada jam tayang utama (prime time). Putusan ini memang menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Bukan karena Koran Tempo diputus bersalah, tapi lebih pada proporsi antara delik perkara dan ancaman hukuman.

Menyusul kasus tersebut, kasus terakhir juga mengalami banding. Lewat kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis, GM tak ingin meminta maaf kepada TW sebagaimana perintah majelis hakim. Di mata Lubis, kliennya tidak melanggar hak-hak subyektif TW. Padahal, jika putusan itu dipatuhi, tak sepeser pun GM mengeluarkan uang. Ternyata bukan uang masalahnya. Reaksi terhadap putusan majelis hakim (yang proporsional) berupa banding, ini memperlihatkan dua hal.

Pertama, GM merasa tak bersalah. Implisit, pernyataan dia bahwa “TW seorang preman,” diyakini benar. Atau, boleh jadi GM merasa diperlakukan tak adil oleh putusan itu, mengingat bukan dia yang pertama atau satu-satunya yang mengatakan “TW seorang preman” alias rahasia umum. Bedanya, dia berani mengatakannya di media massa.

Kedua, ini pertarungan harga diri GM. Wartawan sekaligus sastrawan macam GM telah lama memandang dirinya sebagai tempat suaka bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya – dengan demikian telah menghasilkan hal-hal yang begitu baik bagi dirinya dan masyarakat – sehingga jika ada pihak yang tak bisa melihat kebaikan ini, akan mengguncang jiwanya. Tapi, apakah seseorang akan kehilangan harga dirinya hanya karena permintaan maaf? Dalam dimensi spiritual, bukankah permintaan maaf mencerminkan kerendahan hati seseorang?

Lagi-lagi saya ingat kembali cerita Harsono, seperti yang didedahkannya di Pantau edisi Januari 2004. Bukan tentang GM, tapi tentang kerendahan hati Kovach. Cerita bermula, ketika Kovach menerima pertanyaan dari seorang mahasiswi Universitas Sumatera Utara, awal Desember 2003, ketika mengawali lawatannya di Indonesia. Pertanyaannya, “Apa kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Bill Kovach?” Sang mahasiswi merasa, wartawan sekaliber Kovach pasti pernah berbuat salah.

Kovach menjawab, setiap wartawan bisa saja salah, termasuk dia. Salah satu kesalahan yang mengusiknya belakangan ini adalah sebuah eseinya tentang Charles Weltner dalam buku Profiles in Courage for Our Time, suntingan Caroline Kennedy, putri mendiang John F. Kennedy. Kovach menulis, bagaimana Weltner mundur dari Kongres pada 1966 karena Lester Maddox diajukan partainya sebagai kandidat gubernur Georgia. Maddox seorang pendukung segregasi atau kaum rasialis. Weltner menentang keputusan partainya dengan mundur, mengambil risiko dikucilkan, karena dia percaya bahwa tiap warga negara punya hak sama. Tak peduli rasnya.

Sejak itu, Weltner tidak saja kehilangan karir politik, tapi juga kacau kehidupan pribadinya. Dia bercerai dari istrinya, suka mabuk, naik sepeda motor besar, dan berlagak anak muda. Kovach mengungkapkan, pada periode ini Weltner menikahi istri keduanya. Kovach tak menyebut nama istri kedua Weltner. Dia hanya menyebut, pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Belakangan, Weltner menikah dengan istri ketiga. Dia sempat jadi hakim agung sebelum meninggal dunia pada 1992.

Setelah buku terbit, Kovach menerima sebuah paket dari mantan istri kedua Weltner. Isinya berupa fotokopi surat-surat, dokumen, foto, dan sebuah surat panjang. Dalam surat, si mantan istri menyatakan, Kovach keliru dan telah menghancurkan hidupnya hanya dengan tiga kalimat. Kovach memang tak menyebut nama, tapi banyak orang tahu siapa mantan istri kedua Charles Weltner. Mantan istri tersebut mengatakan, masa dua tahun itu justru merupakan periode hidupnya yang paling membahagiakan. Mereka hidup bahagia. Bahkan sesudah cerai pun, mereka sering berkomunikasi.

Kovach mempelajari kiriman itu. Dia menyesal karena merasa tak cukup melakukan reportase untuk mengetahui periode dua tahun yang diabaikannya. Sebelum bertolak ke Indonesia, Kovach menelepon sang mantan istri Weltner. Dia berjanji akan mewawancarainya dan menulis sebuah esei untuk memperbaiki kesalahan yang ada.

Saya mengerti maksud cerita Harsono tentang Kovach. Bahwa setiap wartawan, tak terkecuali GM, bisa berbuat salah. Yang membedakannya adalah tidak setiap wartawan mau mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Tidak setiap wartawan punya sikap rendah hati dan menyediakan tempat bagi sisi kebenaran yang lain.

Dalam acara santap siang bersama Kovach di Jakarta, saya mengamat-amati penulis buku The Elements of Journalism itu dari dekat. Dalam hal mengemukakan pandangannya, Kovach memang terlatih cermat memilih kalimat ucapannya, secermat pilihan kalimat dalam buku-bukunya. Dia juga punya telinga yang lebar untuk mendengar orang lain. Ini sungguh kontras dengan karakter wartawan senior kita umumnya yang lasak, grusak-grusuk, berlagak seniman eksentrik, tapi ngéyél.

Saya tak pernah bermimpi Indonesia punya wartawan yang telah mengalami pencerahan macam Kovach. Saya hanya berharap, wartawan senior Indonesia seperti GM seyogianya mulai mempersiapkan warisan kebajikan laku dan moral untuk penerusnya. Tak usah berupa laku heroik melawan kezaliman yang sering kita baca di komik-komik epik. Cukup, untuk kali ini saja, Goenawan Mohamad mau mengakui kesalahannya. Karena menyatakan salah, tidak berarti kalah.

Jakarta, Juli 2004

Nafsu Besar, Suara Kurang

PHOTO BY TIME MAGAZINE
Dibanding Amien Rais, Wiranto lebih pantas untuk kecewa. Sebelum penghitungan suara berakhir pada 26 Juli mendatang, ia berharap bisa menggeser posisi Megawati agar bisa maju ke putaran kedua.

KEKERASAN hati dan keberuntungan dibutuhkan sama banyaknya pada Juli 2004. Meski semua orang memandang takzim penampilannya dalam debat capres pada 1 Juli lalu, empat hari berselang Jenderal Purnawirawan Wiranto tak mampu menyembunyikan kecemasannya. Sesekali ia melempar senyum kepada setiap orang yang hadir di Posko Pemilu DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta, Senin malam pekan silam. Tapi, wajah Wiranto tetap saja terlihat tegang. Rautnya murung. Tak henti-hentinya ia mengunyah kacang.

Duduk di kiri kanannya Akbar Tandjung dan Alwi Shihab, masing-masing Ketua Umum Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Slamet Effendy Yusuf, ketua tim sukses Wiranto, duduk di sebelah kiri Akbar. Ada pula Ryaas Rasyid, Ketua Umum Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Semua pasang mata menatap layar teve besar yang sedang menayangkan hasil penghitungan suara dari Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2004.

“Suara kita kok nggak naik-naik ya?” ujar Slamet gundah.

“Ujungnya nanti, SBY dan Wiranto yang akan menang,” Ryaas membesarkan hati.

Hingga pukul 00.12 WIB malam itu, perolehan suara Wiranto-Wahid menggantung di bawah SBY-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim. Jelas ini mencemaskan Wiranto-Wahid yang sejak awal hakul yakin lolos ronde pertama.

“Cuma dua capres yang sudah tenang saat ini, SBY dan Hamzah Haz,” seorang wartawan berkelakar.

Sejenak, urutan tadi bolehlah dikesampingkan. Bukan apa-apa, hasil hitungan “ngebut” ala quick count LP3ES memberinya harapan. Selisih perolehan suara antara Megawati-Hasyim (24,9 persen) dan Wiranto-Wahid (23,8 persen) hanya beda tipis. “Wiranto masih bisa menyusul Mega,” kata Muhaimin Iskandar, fungsionaris PKB. Ibarat pembalap, Wiranto tinggal menunggu satu tikungan lagi untuk menyalib lawan di depannya.

Emosi Wiranto bergerak seperti roller coaster. Berkat kekerasan hatinya, ia memenangi konvensi Golkar 20 April lalu. Namanya kontan menerkam perhatian publik. Banyak pihak kecele, karena mengira Akbar Tandjung yang unggul. Publik segera sadar, kemenangan Wiranto sengaja dibikin untuk menyulitkan langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuju Istana Merdeka. Jika SBY punya modal popularitas, Wiranto punya mesin politik yang tangguh. Ia juga punya suara bariton, semerdu SBY jika bernyanyi. Tapi kata kuncinya, militer.

Preferensi sosok militer dalam suksesi kepemimpinan belakangan ini mencuat, seiring dengan tumbuhnya kekecewaan di kalangan rakyat. Dalilnya, kepemimpinan sipil enam tahun terakhir tak lebih baik daripada zaman Soeharto (militer). Di era reformasi, rakyat menikmati hak-hak politiknya, seperti bebas berpendapat, berkumpul, menggalang massa untuk memrotes suatu kebijakan. Tapi, pada saat yang sama rakyat kehilangan hak-hak sipilnya – dalam pengertian hak untuk hidup. Ini diperlihatkan, contohnya, oleh tingkat kematian bayi dan malnutrisi yang mencemaskan, serta makin sempitnya peluang kerja.

Rakyat dan pengusaha punya mata yang sama. Di mata mereka, sosok militer dalam kepemimpinan negara selabil RI masih diperlukan, karena karakteristiknya yang tegas, disiplin, konsisten, dan berwibawa.

Memang sangat pragmatis, tapi realistis bagi sebuah partai besar yang baru pulih dari delegitimasi rakyat. Menang dalam pemilu legislatif (21,58 persen) dan menguasai parlemen dengan kursi terbanyak (23,37 persen), menjadikan Golkar semakin percaya diri untuk memulai puncak pertarungan. Ia juga menguasai sedikitnya 75 persen dari kepala daerah tingkat II. Pilihan pada Wiranto digadang-gadang sebagai upaya Golkar untuk memastikan kemenangan berikutnya – pemilu presiden – sudah dekat.

Wiranto tetap berkeras hati kendati gelombang aksi massa di berbagai kota mengecam pencalonannya. Bagi Wiranto, gerakan anti-presiden eks militer dan pembela HAM hanyalah penyakit kulit, sementara orang-orang Golkar adalah penyakit jantung. Kemenangannya dalam konvensi Golkar dengan menyisihkan Akbar Tandjung yang punya pendukung setia, mengharuskan Wiranto menyuapi lebih banyak pengurus DPD.

Soal lain menghadang. Pinangan Wiranto agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi bersedia mendampinginya ditolak. Hasyim sudah “dijodohkan” dengan Megawati Sooekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Golkar mendadak gamang. Padahal, sebagai partai pemenang, Beringin semestinya tak perlu bingung mencari calon wakil presiden.

Kemunculan Sholahuddin Wahid, Ketua PBNU dan Wakil Ketua Komnas HAM, mengobati kerisauan Wiranto. Darah biru yang mengalir dalam tubuh Salahuddin – ia cucu pendiri NU, K.H. Hasyim Asy’ari – diyakini bakal meraup suara kaum sarungan yang tersebar di NU, PKB, dan di partai lain. Apalagi setelah Abdurrahman Wahid gagal maju sebagai capres, dukungan konstituen PKB praktis lebih bulat. Jangan lupa, PKB adalah partai pemenang ketiga dalam pemilu legislatif (10,57 persen).

Gus Sholah juga diprediksi menguatkan koalisi antara Golkar dan PKB, baik di pemerintahan maupun di DPR. “Kalau terpilih, bisa menciptakan pemerintah yang kuat dan efektif,” timbang Akbar Tandjung saat itu.

Strategi komunikasi politik lantas disusun, dari versi pop hingga klasik, dari retorika sampai “sumpah Wiranto” segala. Selama kampanye, hampir setiap kalangan dan daerah mendapat janji Wiranto. Para guru, misalnya, dijanjikan gaji Rp2,5 juta per bulan atau serendah-rendahnya Rp1 juta jika ia terpilih. Di Padang, ia menjanjikan 2-3 orang asli Minang akan direkrut dalam kabinet.

Elemen platform Wiranto terbilang progresif dibanding kandidat lain. Selain siap mundur bila dianggap tak becus menjalankan amanat rakyat, ia bertekad menjadi presiden hanya satu periode. Ini merupakan garansi atas kecurigaan kaum reformis, yang melihat Wiranto sebagai tameng kepentingan Cendana dan orde baru. Untuk menggugah romantisme kaum nahdliyin, ia bersedia mengangkat Gus Dur sebagai penasihat presiden. Yang lari terbirit-birit, pastilah para koruptor. Sebab Wiranto sudah berjanji akan menghukum mati mereka.

Bermodalkan mesin politik Golkar dan PKB – termasuk dukungan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan Mbak Tutut secara diam-diam – serta program perubahan nasib bangsa, sulit meremehkan kans Wiranto-Wahid. Tak kurang dari Gus Dur berkomentar, “Saya yakin pasangan itu akan masuk dua besar (bersama SBY-Jusuf Kalla), karena punya tim sukses yang kompak.”

Kekerasan hati Wiranto kali ini melunak lantaran nafsu besar, suara kurang. Pergerakan dinamis perolehan suara justru mengarah kepada Megawati-Hasyim. Berdasarkan penghitungan KPU Rabu pekan lalu pukul 23.00 WIB, Megawati-Hasyim memperoleh 26,17 persen dan Wiranto-Wahid 22,11 persen persen dari 71.420.403 pemilih. Jangan tanya soal SBY-Jusuf Kalla, sekarang ini mereka sedang menjajaki aliansi baru untuk memenangi pemilu presiden putaran kedua. Bagaimana nasib pasangan Amien-Siswono dan Hamzah-Agum? Bukannya menghina, mereka pasti masuk kotak.

Perolehan suara Megawati tidak seburuk perkiraan beberapa kalangan sebelum pemilu presiden. Ini juga bukti bahwa Megawati masih menyimpan “harta karun” dibandingkan capres lain, yaitu kharisma ayahnya, dana kampanye yang besar, dan statusnya sebagai incumbent yang membuatnya tetap populer.

Daripada gusar, ada baiknya tak menggubris analis yang memperkirakan perolehan suara Wiranto-Wahid takkan melebihi 25 persen dari sekitar 155 juta pemilih. Jika benar begitu, maka mesin politik Golkar sudah tak sehebat penilaian para analis politik, termasuk Arief Budiman. Berganti partai pilihan kini tidak lagi sama sulitnya dengan pindah agama.
Kekerasan hati telah dimiliki Wiranto. Tinggal keberuntungan yang belum.

Jakarta, Juli 2004

Berteduh di Bawah Beringin

PHOTO BY INVESTOR INDONESIA
Partai Golkar lagi tegang syahwat kekuasaannya. Tawaran koalisi dari Partai Demokrat mubazir jika ditolak. Tapi, hati kecil berkata, jangan meninggalkan pasangan lama, PDI-P.

KALAH pada pemilu presiden putaran pertama, tak membuat Partai Golkar lesu darah. Sebaliknya, bertambah kinclong. Ia malah dianggap truf kemenangan kandidat presiden yang akan berlaga pada putaran final, 20 September mendatang.

Baik kubu Megawati Soekarnoputri maupun kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – dua kandidat presiden yang hampir dipastikan memenangi putaran pertama – mulai sama-sama merapat untuk berteduh di bawah Beringin.

Hasratnya saja yang berbeda. Kubu pertama lebih membutuhkan Beringin untuk mendongkrak perolehan suara. Sedangkan kubu kedua lebih memerlukan Beringin untuk menjamin kekuatan politik di parlemen.

Jika hasil akhir penghitungan suara tak banyak berubah dari proporsi perolehan setiap capres hari-hari ini, pada putaran kedua Megawati (sekarang sekitar 27 persen) membutuhkan tambahan suara sedikitnya 24 persen demi mempertahankan kursi RI-1. Bandingkan dengan SBY (sekitar 35 persen) yang membutuhkan tambahan suara minimal 16 persen untuk meraih kursi RI-1. Dari situ terlihat, Megawati harus bekerja ekstra keras ketimbang SBY.

Bagi PDI-P, berkoalisi – dalam arti lebih longgar – dengan Golkar di parlemen sudah kesiangan. Selentingan bahwa dua partai besar ini kelak berkoalisi pada pemilu presiden putaran kedua, bukan spekulasi lagi. Koalisi antarmereka sudah pasti, sepasti siang mengikuti malam.

Riwayat kemesraan dua sejoli ini dapat ditelisik setahun silam, tatkala para wakil rakyat tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Jika ada pasal-pasal krusial UU Pemilu sekarang yang janggal, dua partai inilah yang dulu ngotot meloloskannya. Mau contoh?

Lewat voting, mayoritas Beringin menyetujui pasal 75 tentang “larangan terbatas” berkampanye bagi pejabat publik. Asal tahu saja, PDI-P yang bersikukuh agar pejabat negara yang berasal dari partai politik mulai presiden, wapres, menteri, hingga wakil walikota diperbolehkan berkampanye. Tentu, sejauh tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Tapi, siapa bisa jamin?

Sebagai imbalannya, Banteng membatalkan klausul yang melarang seorang terhukum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Maka, Akbar Tandjung, terhukum skandal Bullogate II pun selamat.

Puncaknya, Maret lalu ketika Mahkamah Agung (MA) meluluskan kasasi Akbar Tandjung atas skandal yang sama. Akbar dan para pendukungnya bisa saja menganggap vonis pengadilan tingkat banding terdahulu belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun sebagian besar kalangan beranggapan putusan MA tersebut merupakan “pertolongan terbatas” pemerintahan Megawati.

Sebagai kontraprestasi, Beringin ikut meredam pembentukan Panitia Khusus Asramagate, kasus pemberian bantuan dana kepada TNI oleh Megawati dengan kocek negara. Beringin di Senayan juga mendukung divestasi saham Indosat kepada pengusaha asing di Singapura. Masih ditambah lagi dengan mengiyakan perpanjangan batas waktu pelunasan utang kepada konglomerat pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Waktu itu, sulit dimengerti bagaimana mungkin PDI-P yang sempat dianggap anak kandung reformasi dan dimusuhi Golkar, kemudian bisa jadi sohib? Toh, bagi mereka soalnya sudah jelas. PDI-P membutuhkan Golkar untuk mempertahankan kekuasaannya. Golkar membutuhkan PDI-P untuk mengamankan proses perbaikan citranya. Mereka adalah teman tidur yang saling menyukai; tak ada yang cekcok tentang siapa yang harus diatas, yang merupakan hal penting bagi prestise militer.

Beringin tak akan merasa bersalah pada PKB, bila berkoalisi dengan Banteng. Dari sononya, elite PKB sudah garuk-garuk kepala jika mendengar nama Megawati-Hasyim. Ini menyangkut hubungan ke-NU-an antara Gus Dur dan Hasyim yang tak akur. Maka, pilihan naluriah PKB jelas ke pasangan SBY-Jusuf Kalla.

Itu dari sisi PKB. Sementara dari sisi SBY-Kalla sendiri, sementara ini, baru menjajaki koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia juga melobi Muhammadiyah, organisasi Islam yang mendukung Amien Rais. Di belakang PAN, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mulai tak betah sebagai oposan kecil-kecilan. Lima partai kecil yang selama ini di belakang PAN – yaitu PBR, PNBK, PPDI, PSI, dan PNIM – sedang menunggu arah angin berembus.

Analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, buru-buru mengingatkan. “Bukan mustahil Amien-Siswono dan Hamzah-Agum akan memberikan dukungannya kepada Megawati-Hasyim, untuk meneguhkan komitmen tetap perlunya pemerintahan sipil dan jaminan demokratisasi,” ucap dia.

Benar saja. Selasa siang pekan lalu, Hamzah Haz bertandang ke Teuku Umar. Didampingi Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Alimarwan Hanan dan Wakil Sekjen PDI-P, Pramono Anung, Hamzah berniat “melanjutkan kerjasama” dengan Megawati.

Jusuf Kalla berpendapat lain. “Bergabungnya PKS akan menyulitkan PAN berkoalisi dengan Megawati-Hasyim. Ini menguntungkan posisi kami,” kata Jusuf. Boleh juga. Apabila PKB oke ke SBY-Kalla, bisa jadi ini langkah awal Gus Dur untuk melupakan dendamnya terhadap Amien Rais.

Skenario diatas sudah diancar-ancar Partai Demokrat yang mengusung SBY-Kalla. Bersama Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Demokrat tak mengharapkan dukungan dari partai bersuara mayoritas di parlemen. Asal kuat dan menunjang pilihan strategi, itu sudah bagus. “Kami memilih koalisi terbatas yang akan menjadi pendukung. Strategi ini antara lain ditujukan bagi pemilih yang sudah memilih kami sebelumnya,” ungkap SBY.

Kebutuhan koalisi ala SBY-Kalla menyiratkan optimisme sekaligus kecemasan. Dengan kata lain, bagi mereka bukan bagaimana memenangi putaran kedua, tapi bagaimana mereka dapat membangun pemerintahan yang efektif bila kelak terpilih. Maklumlah, gabungan perolehan suara tiga partai yang mendukung pasangan ini tak sampai 12 persen dari 550 kursi di parlemen.

“Setidaknya kami butuh dukungan 50 persen di legislatif agar pemerintahan efektif. Kurang sedikit dari itu juga tidak apa, justru membuat sistem check and balance lebih baik karena tercipta oposisi yang kuat,” jelas Kalla.

Oleh sebab itu, Golkar terlalu cantik untuk tidak dilirik. Sebagai partai pemenang utama pemilu legislatif, Golkar menguasai parlemen dengan kursi terbanyak (23,37 persen). Lagi-lagi, Kalla optimistis. Selain mengklaim banyak teman di Golkar, “Golkar biasanya tak mau bergabung dengan saingan utamanya (PDI-P),” cetus dia.

Bagi Golkar, itu bisa diatur. Sejauh paket tawaran SBY-Kalla yang dijabarkan di kabinet, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Dewan Penasihat Presiden menarik, Golkar pasti terpikat. Lagipula, SBY-Kalla juga tidak mengisyaratkan koalisi antarpartai, melainkan per individu.

Dengan modal anggota legislatif terbanyak di DPR, posisi tawar Golkar kini justru kuat. Dengan begitu, tak salah jika Golkar akan melakukan “selingkuh terbatas”. Secara kelembagaan, dia berkoalisi dengan PDI-P, secara individu ia berkoalisi dengan Demokrat. Jadi, siapa pun presidennya – seperti kata iklan – orang-orang Golkar di sekelilingnya.

Jakarta, Juli 2004

Presiden di Atas Kertas

PHOTO BY TEMPO MAGAZINE
Peluang kemenangan Megawati semakin kecil bila berlaga di putaran kedua. Makanya dia akan habis-habisan memenangi Pemilu presiden putaran pertama dengan cara “sudden death”. Melenggang bila langsung menang.

SEKALI seumur hidup, Megawati Soekarnoputri terkesan ngotot. Ahad siang dua pekan lalu, saat berkampanye di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Megawati bertekad memenangi Pemilu presiden hanya dalam satu putaran. Tentu disertai catatan, dia medapat sedikitnya 20 persen dari jumlah pemilih di setiap provinsi.

Jika sebelumnya dia berkampanye sambil berseloroh dengan ucapan “pilihlah yang paling cantik”, kini Megawati tak main-main. “Wahai kaum perempuan yang katanya ingin memperjuangkan hak-hak perempuan, pilihlah seorang perempuan untuk perjuangan hak-hak perempuan di masa mendatang. Jangan plin-plan. Jangan pilih yang lain!” seru dia berapi-api.
Pernyataan tersebut, boleh jadi, cerminan kecemasan Megawati. Ihwalnya, apalagi kalau bukan suara dukungan terhadap partainya yang melorot tajam. Pada Pemilu legislatif 5 April silam, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih 18,53 persen. Jauh dari perolehan suara PDI-P pada Pemilu 1999 sebesar 33,7 persen.

Sukowaluyo Mintohardjo, Ketua Lembaga Kajian Demkorasi (LKaDe), pesimistis pada peluang menang Megawati. “Saya melihat sudah terlambat,” kata anggota DPR dari PDI-P itu.
Dia menunjuk pimpinan teras partai seperti Sutjipto, Pramono Anung, Theo Syafei, dan Heri Achmadi sebagai orang yang bertanggungjawab atas kekalahan PDI-P pada Pemilu legislatif lalu. “Sekarang, mau pemilihan presiden, orangnya itu-itu lagi, masuk sebagai tim kampanye Mega-Hasyim. Ini tidak sesuai dengan dalil perang, di mana orang yang sudah gagal, mestinya ditarik dari arena pertempuran,” kata Suko.

Gus Dur, kandidat presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa yang ditolak pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum, terbilang gamblang. Rabu dua pekan silam, di Pondok Pesantren Madrosatul Quran, Jombang, Jawa Timur, dia meramalkan peluang besar SBY-Kalla dan Wiranto-Gus Solah. “Saya yakin kedua pasangan itu akan masuk dua besar, karena punya tim sukses yang kompak,” tutur Gus Dur.

Popularitas Megawati yang nyaris tinggal puing, menempatkannya sebagai kandidat presiden yang kurang diperhitungkan. Denny JA, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, memperkirakan, “Yang akan terpilih sebagai presiden nanti adalah yang populer. Ada sekitar 150 juta pemilih. Mustahil rakyat akan memilih tokoh yang tak dikenalnya.”

Tak usahlah sebut nama, toh orang sudah mafhum siapa yang berpeluang besar menang. Minimal lolos ke putaran kedua. Sejak 2003 hingga awal Juni lalu, sejumlah biro jajak pendapat menemukan orang yang sama. Ini sama situasinya menjelang 1999, tatkala Megawati diperkirakan unggul sebagai simbolisasi pemimpin baru negeri ini. Di atas kertas, hasil Pemilu 1999 mendudukkan Megawati di kursi RI-1, karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih suara terbesar, 33,7 persen. Hanya karena kerjaan kelompok jahat di parlemen bernama Poros Tengah sajalah, kemenangannya satu itu tertunda hampir dua tahun.

Itu dulu. Sekarang, seluruh hasil jajak pendapat menempatkan SBY-Jusuf Kalla sebagai pasangan kandidat presiden paling populer. Berdasarkan hasil polling tersebut, sejumlah analis politik berpendapat bahwa SBY-Jusuf Kalla merupakan pasangan kandidat yang berpeluang memilih lawan pada putaran kedua. Dengan kata lain, satu di antara empat pasangan kandidat yang lolos pada putaran pertama, pasti berhadapan dengan SBY-Jusuf Kalla. Di atas kertas, pasangan inilah yang memenangi Pemilu presiden.

Hasil sengak jajak pendapat tadi, mencemaskan tim sukses Megawati. Mereka tetap percaya, peluang Megawati terbilang besar. Selama tiga tahun memimpin negeri ini, Megawati belum pernah melakukan kesalahan fatal. Sejumlah analis menyebut, Megawati memiliki “harta karun” dibandingkan capres lain, yaitu kharisma ayahnya, dana kampanye yang besar, posisinya sebagai presiden yang membuatnya tetap populer.

Tapi, entahlah, di kalangan internal, peluang Megawati bagai gajah di pelupuk mata tak tampak. Jauh sebelum sekarang, saat merayakan ulang tahun sekaligus meluncurkan buku memoarnya pada Desember 2002, Taufik Kiemas, sudah bersyak firasat. Menurut dia, tidak ada lagi jalan mendaki bagi karir politik Megawati, istrinya. “Dia sudah jadi ketua umum PDI-P, wapres, dan kini presiden RI. Yang ada tinggal jalan menurun,” tutur dia.

Analis politik dari Universitas Indonesia, Eep Saefullah Fatah, menyoal hasil jajak pendapat yang ada. “Sulit ada pemenang di putaran pertama, sehingga kita harus membayangkan putaran kedua. Oleh karenanya, survei itu sebetulnya hanya untuk menaksir siapa yang kira-kira maju ke putaran kedua, bukan memprediksi siapa yang akan menjadi presiden,” ucap Eep.
Eep membayangkan, putaran kedua nanti terjadi realiansi dan rekoalisi masing-masing kandidat yang lolos putaran pertama. Eep memprediksi, kans SBY akan besar jika berhadapan dengan Megawati pada putaran kedua. Eep berpendapat, SBY-Jusuf Kalla akan menemui kesulitan bila bertemu dengan Amien-Siswono.

Pendapat ini berbeda dari telaah lembaga jajak pendapat umumnya: kemenangan SBY-Jusuf Kalla tinggal soal waktu. Menurut mereka, pasangan SBY-Jusuf Kalla tinggal menunggu lawannya pada putaran kedua. Pasangan ini justru kerepotan bila bertemu dengan Wiranto-Gus Sholah.

Rabu pekan lalu, Center for the Study of Development and Democracy (Cesda) LP3ES meluncurkan hasil surveinya. Jika di putaran kedua SBY berhadapan dengan Megawati, hasilnya diperkirakan SBY mendulang 58,7 persen suara dan Megawati 25,6 persen. SBY mendapat 61,1 persen jika berhadapan dengan Amien Rais (21,9 persen). Yang berat jika SBY harus berlaga dengan Wiranto. Diprediksi, SBY akan merebut 55,8 persen suara dan Wiranto 27,4 persen. Bila skenario diatas terjadi, kecil harapan Megawati untuk menang. Kecuali, dalam hitungan hari yang pendek ini dia berhasil menggiring sekitar 10 - 15 persen swing voters berpihak kepadanya. Bila tidak, siapa pun lawannya pada “ronde final” kelak, Mega-Hasyim akan kerepotan. Sebab, suara dukungan untuk pasangan kandidat yang kalah tak mudah mengalir kepada Megawati. Barangkali itu sebabnya Megawati bertekad akan memenangi Pemilu presiden pekan depan dalam satu putaran. Sayang, hasratnya untuk menang yang kini kian menggebu, justru muncul ketika cinta wong cilik kepada Megawati memudar.

Jakarta, Juli 2004